JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan DPR RI menjadi undang-undang (UU).
Persetujuan tersebut diambil dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Awalnya, Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut.
Setelah mendengarkan laporan, Puan kemudian meminta persetujuan anggota DPR RI yang hadir untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan menjadi Undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab kompak anggota yang hadir.
“Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan apakah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Puan lagi dan dijawab kembali secara kompak dengan kata “setuju” oleh anggota.
Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi menjadi undang-undang.
Sebelumnya, terdapat sepuluh substansi krusial yang menjadi fokus utama dalam RUU Perampasan Aset tersebut.
Hal itu sebagaimana dipaparkan Habiburokhman yang juga merupakan Ketua Panja RUU tersebut.
Poin pertama mencakup penegasan judul, prinsip, dan asas hukum untuk menjamin efektivitas serta perlindungan hak asasi manusia.
Sementara itu, poin kedua memperluas jangkauan perampasan aset. Tidak hanya pada kasus korupsi, tetapi juga kejahatan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.
“Dua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” kata dia.
“Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” Habiburokhman menambahkan.
Sumber : suara.com
