Beranda Opini Usia 21 Tahun, Koalisi Masyarakat Sipil Banten Terbentuk

Usia 21 Tahun, Koalisi Masyarakat Sipil Banten Terbentuk

Ratusan aktivis melakukan aksi bakar ban saat demo HUT ke-21 Provinsi Banten sesaat sebekum kericuhan terjadi. (Iyus/BantenNews.co.id)

Oleh : Uday Suhada I Direktur Eksekutif ALIPP, Presidium KMSB

Berangkat dari keprihatinan bersama antar komponen masyarakat sipil, puluhan organisasi sosial dan keagamaan membentuk aliansi strategis. Embrionya adalah Learning Forum / kelompok belajar yang menjunjung tinggi keberagaman, inklusif dan non partisan.

Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) sudah terbentuk pada 23 Agustus 2021, di Hotel Horison Ultima Ratu. Kini KMSB menjadi wadah bersama bagi organisasi yang tergabung di dalamnya. Penguatan komitmen dalam koalisi juga terus dilakukan, termasuk dalam mendorong isu strategis yang menjadi bagian dari rencana aksi koalisi.

Isu strategis yang menjadi perhatian utama itu adalah Pengarus Utamaan Gerakan Antikorupsi. Karenanya dalam rangkaian acara Refleksi 21 tahun Provinsi Banten itu juga digelar Deklarasi Perempuan Antikorupsi Banten. Demikian pula persoalan kebijakan publik yang terkait dengan kelompok rentan, seperti disabilitas, anak dan kelompok marjinal lainnya.

Puluhan komponen masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan seperti NU dan Fatayat nya, Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah nya serta Mathla’ul Anwar turut tergabung dalam koalisi ini. Koalisi menyadari bahwa kolektifitas untuk membumikan semangat bahwa perampok uang rakyat harus terus digaungkan. Menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

Momentum 4 Oktober, saat usia Provinsi Banten berusia 21 tahun, KMSB bergandengan tangan dengan Pokja Wartawan Harian Elektronik Banten, menggelar diskusi, membahas Pengarus Utamaan Gerakan Antikorupsi di Gedung Aspirasi KP3B. Tampil sebagai narasumber, Yustitia Arief, dari AUDISI (Aliansi Disabilitas Inklusi) Foundation, Ufi Ulfiah dari Fatayat NU dan Misbah, Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran).

Diketahui bersama bahwa dari waktu ke waktu, Banten tidak lepas dari persoalan klasik, yakni persoalan kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan penganggaran. Apalagi di era Pandemi dua tahun terakhir.

Janji politik Gubernur Wahidin Halim yang mengatakan bahwa bagi warga Banten yang sakit, cukup bawa KTP dan menyebut nama WH tiga kali ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, ternyata hanya isapan jempol belaka.

Rencana untuk mendirikan seratus limapuluhan Unit Sekolah Baru (USB) pun, diujung kepemimpinannya tidak terealisasi semua. Hendak mendirikan 1.000 perpustakaan di masing-masing kecamatan pun tak terlaksana.

Persoalan yang muncul justru klasik, yakni korupsi. Mulai dari pengadaan lahan untuk 9 SMA, SMK, SKH 2017 kini ditangani KPK. Pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 pun bermasalah. Masalah Fisibility Studies (FS) lahan SMA, SMK, SKH tahun 2018 juga kini ditangani Kejati.

Bantuan Hibah Ponpes tahun 2018 dan tahun 2020 kini ditangani Kejati, adalah pengulangan kasus Hibah tahun 2011, modusnya sama; pungli dan fiktif. Begitu pula pengadaan lahan Samsat Malingping di lingkungan Bapenda, pengadaan Masker di Dinkes, sedang diproses di Kejati Banten.

Gerakan moral yang dilakukan oleh KMSB merupakan ikhtiar dalam memerangi tindak pidana korupsi. Karenanya ke depan KMSB akan menggandeng banyak komponen untuk bersama-sama melakukan pendidikan membedah anggaran, dari APBD hingga Dana Desa. Mengadvokasi kebijakan-kebijakan publik, dan sebagainya.

DEKLARASI PEREMPUAN ANTIKORUPSI

Semangat berjemaah untuk melawan korupsi kemudian ditunjukkan oleh kaum hawa. Para Perempuan Antikorupsi Banten kemudian mendeklarasikan diri. Dengan harapan, ke depan tak ada lagi kasus korupsi, setidaknya mengurangi.

Para perempuan yang berkumpul merupakan kader-kader terbaik di Fatayat NU, ‘Aisyiyah, Mathla’ul Anwar, Pattiro, Fopkia.

Hingga saat ini, KMSB terdiri dari organisasi sebagai berikut:
1. PW ‘Aisyiyah Provinsi Banten
2. PW Ansor
3. Pattiro Banten
4. ALIPP
5. PW Muhammadiyah
6. Dompet Dhuafa
7. LBH Apik
8. Laz Harfa
9. TRUTH
10. PPDI
11. PW Anshor Banten
12. PW Fatayat Banten
13. PW Muhammadiyah Banten
14. Koalisi Guru Banten
15. Pattiro Serang
16. Perekat Demokrasi
17. YDMI
18. PPSW Pasoendan
19. FOPKIA Kabupaten Tangerang
20. PD ‘Aisyiyah Kabupaten Serang
21. Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS)
22. Kompak Lebak
23. Bank Sampah Digital
24. FOPKIA Kabupaten Serang
25. PPDI Banten
26. Gempur Banten
27. Surindo
28. Nalar Pandeglang
29. Pokja Wartawan Banten
30. Sigma Lebak
31. Formasi Tangerang
32. Simpul Madani Serang
33. Forum Sehat Gemilang

Semangat (alm) Uwes Qorni dan para pendiri Provinsi Banten, untuk melepaskan rakyat Banten dari ketertinggalan, keterpurukan akan terus menyala. Semoga. *