Beranda Peristiwa Turki Gelar Pertemuan Bahas Gaza, Fokus Gencatan Senjata

Turki Gelar Pertemuan Bahas Gaza, Fokus Gencatan Senjata

Kepulan asap membubung di atas gedung-gedung yang terkena serangan udara Israel di Kota Gaza, Palestina, Sabtu (7/10/2023). [MAHMUD HAMS / AFP]

ANKARA – Pemerintah Turki akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional membahas konflik Gaza pada Senin mendatang (3/11/2025). Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh sejumlah menteri luar negeri negara-negara Muslim untuk membahas kelanjutan gencatan senjata di Jalur Gaza dan upaya menjaga stabilitas kawasan.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan, pertemuan yang digelar di Istanbul itu akan melibatkan negara-negara yang sebelumnya berpartisipasi dalam pertemuan di New York pada September lalu, termasuk Qatar, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia.

“Agenda utama pertemuan ini adalah membahas langkah-langkah lanjutan dari tahap kedua gencatan senjata dan kemungkinan pembentukan pasukan stabilitas,” kata Fidan, dikutip dari Reuters.

Kekhawatiran atas Keberlanjutan Gencatan Senjata

Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap masa depan gencatan senjata Gaza, menyusul situasi keamanan yang masih rentan dan potensi pecahnya kembali bentrokan bersenjata di wilayah tersebut.

Fidan menekankan bahwa upaya menjaga perdamaian di Gaza membutuhkan dukungan internasional dan koordinasi diplomatik lintas negara Muslim.

“Ada tantangan besar ke depan dalam mencapai stabilitas yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Penolakan Israel terhadap Peran Turki

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut menolak kemungkinan keterlibatan pasukan keamanan Turki dalam misi pemantauan gencatan senjata yang diinisiasi Amerika Serikat.
Sikap tersebut menambah kompleksitas dinamika diplomasi antara Israel dan negara-negara pendukung Palestina.

Turki sendiri terus menegaskan komitmennya dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai dan adil di Gaza, termasuk melalui jalur diplomatik dan bantuan kemanusiaan.

Sumber: Reuters