CILEGON – Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan sulitnya merealisasikan tuntutan tenaga kerja honorer kategori dua (K2) dan non-K2 se Provinsi Banten yang ingin diangkat statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketiadaan anggaran di pemerintah pusat menurutnya salah satu hal yang melatarbelakangi tuntutan itu masih sebatas harapan.
“K2 memang ada permasalahan ketika pemerintah pusat tidak punya anggaran, kan program pemerintah pusat PNS mah. Waktu saya di DPR, saya malah jadi ketua timnya untuk minta ke pemerintah (agar adanya pengangkatan K2 menjadi PNS),” ujarnya saat ditemui usai menyerahkan bantuan Jamsosratu secara simbolis di rumah dinas Walikota Cilegon, Selasa (18/9/2018).
Diberitakan sebelumnya, ribuan K2 dan non-K2 se Provinsi Banten demo di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang. Honorer bahkan menuntut adanya merevisi Undang Undang tentang ASN dan segera menghilangkan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi para honorer.
Wahidin bahkan mengaku tidak akan menggubris adanya tuntutan honorer yang menuntut adanya penundaan rekrutmen CPNS.
“Sekarang malah disuruh ikut tes juga yang K1. Jadi (tes) ngga bisa dihindari, ya mungkin ada perbedaan dari sisi substansi dan materi tesnya. Bagaimana kita menolak (tes), orang kebijakan pemerintah pusat kok. Kota, kabupaten, provinsi menolak bagaimana, mau melawan kebijakan pusat? Bukan sulit, tapi kita tidak mau melawan pemerintahan yang sah. Ini kan adalah salah satu upaya pemerintah menambah PNS. Bagaimana mereka yang mau ikut ujian kalau ditunda dan ditolak,” katanya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
