PANDEGLANG — Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2026 tercatat melampaui alokasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Berdasarkan data anggaran, tunjangan perumahan DPRD Pandeglang mencapai Rp12,75 miliar, sementara tunjangan transportasi sebesar Rp9,03 miliar. Total keduanya menembus Rp21,78 miliar, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan yang hanya Rp12,58 miliar.
Tak hanya itu, belanja gaji dan tunjangan DPRD Pandeglang dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Pada 2024 dialokasikan Rp28,3 miliar, naik menjadi Rp33,6 miliar pada 2025, dan kembali meningkat menjadi Rp33,88 miliar pada 2026. Secara akumulatif, kenaikannya mencapai sekitar Rp5,5 miliar.
Melihat kondisi tersebut, juru bicara Nalar Pandeglang, Mohammad Septiyan Dika, melontarkan kritik keras. Ia menilai DPRD Pandeglang telah kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Kemarin saja anggaran infrastruktur tahun 2025 masih berada di kisaran Rp150 miliar, tapi sekarang justru turun drastis. Ini aneh dan tidak masuk akal, terutama ketika kondisi jalan di Pandeglang masih banyak yang rusak parah,” tegas Dika, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, penurunan anggaran infrastruktur di saat tunjangan DPRD membengkak menunjukkan arah prioritas pembangunan yang keliru.
“Kalau DPRD serius mengaku wakil rakyat, seharusnya yang dipertahankan bahkan ditambah itu anggaran jalan dan jembatan, bukan malah memangkasnya demi kenyamanan elite,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan penghasilan, dengan membandingkan tunjangan miliaran rupiah anggota DPRD dengan gaji PPPK paruh waktu yang hanya sekitar Rp500 ribu per bulan.
“Ini soal keadilan. Wakil rakyat menikmati tunjangan miliaran rupiah, sementara aparatur di bawah dipaksa bertahan hidup dengan setengah juta rupiah per bulan. Ini ironi yang memalukan,” ujarnya.
Dika menegaskan bahwa kebijakan anggaran bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan moral politik dan keberpihakan pemerintah daerah.
“Penurunan anggaran infrastruktur di tengah jalan rusak dan kenaikan tunjangan DPRD menjadi ujian serius bagi integritas wakil rakyat Pandeglang,” tutupnya.
Penulis: Memed
Editor: Usman Temposo