CILEGON – Jalur Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon kembali memakan korban jiwa akibat maraknya truk tambang yang melintas tanpa mengindahkan aturan. Kebijakan pembatasan jam operasional yang telah disepakati Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bersama pengusaha tambang dinilai belum berjalan efektif di lapangan oleh warga.
Sebelumnya, Pemkot Cilegon bersama Paguyuban Galian Lingkar Selatan (PGLS) menyepakati aturan pembatasan operasional armada tambang. Dalam kesepakatan tersebut, truk pengangkut hasil tambang dilarang beroperasi pada jam sibuk, yakni pukul 06.00–08.00 WIB pada pagi hari dan pukul 16.00–19.00 WIB pada sore hari.
Namun, sejumlah warga menilai pengawasan di lapangan masih lemah dan terkesan ada pembiaran terhadap truk-truk tambang yang melanggar kesepakatan.
Sultan (48), warga yang sehari-hari beraktivitas di kawasan JLS, menyoroti lemahnya penindakan di lapangan. Menurutnya, lalulintas truk tambang yang nyaris beroperasi nonstop menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.
“Truk tambang nyaris beroperasi 24 jam tanpa menghiraukan aturan jam operasional. Dishubnya mandul,” tegas Sultan, Senin (9/11/2026).
Sultan mengungkapkan, pengabaian aturan jam operasional ini berdampak langsung pada maraknya kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut hingga merenggut nyawa pengendara. Kondisi ini makin diperparah dengan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang JLS.
“Tolong aturan ditegakkan, jangan sampai masyarakat yang bergerak karena kesal truk beroperasi seperti tidak punya aturan. Belum lagi jalur JLS itu gelap karena minim penerangan,” tambahnya.
Menanggapi keluhan warga dan insiden kecelakaan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Heri Suheri, menyampaikan rasa keprihatinan dan duka cita yang mendalam bagi korban serta keluarga yang ditinggalkan.
“Pertama saya turut prihatin dan berdukacita, semoga husnulkhotimah dan keluarga diberikan kesabaran,” ujar Heri Suheri.
Heri menegaskan bahwa Pemkot Cilegon sebenarnya telah mengambil langkah konkret melalui kesepakatan pembatasan operasional bersama paguyuban pengusaha tambang, dengan memberlakukan larangan melintas pada pukul 06.00–08.00 WIB dan 16.00–19.00 WIB.
Ia menambahkan, langkah penertiban tersebut melibatkan kolaborasi lintas instansi yang terdiri dari Dishub Kota Cilegon, Satpol PP, Satlantas, hingga paguyuban pemilik tambang.
Heri juga menepis tuduhan bahwa jajarannya tidak berada di lapangan. Menurutnya, personil Dishub secara konsisten disiagakan di titik-titik krusial pada jam-jam pembatasan operasional.
“Hingga saat ini petugas Dishub terus berjaga di lokasi, seperti di Simpang Bentola dan Simpang PCI pada jam pembatasan operasional tersebut,” jelas Heri.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin