CILEGON – Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi lagi-lagi mengkritisi kinerja bawahannya. Kali ini kinerja Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon yang dinilainya kurang cakap dalam penghitungan sewa aset lahan di Terminal Terpadu Merak (TTM) yang akan digunakan oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry.
“Saya curiga tuh anak-anak aset ngitungnya (sewa lahan) bagaimana sih? Mau nguntungin pemda apa mau nguntungin BUMN itu?,” ketus Edi saat dikonfirmasi, Senin (19/11/2018).
Edi berang. Ia menilai kecilnya tarif sewa lahan yang diungkap dalam ekspose PT ASDP bersama tim konsultannya belum lama ini secara otomatis mendorong BUMN tersebut lebih memilih pola kerja sama sewa lahan ketimbang harus Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk lahan seluas 2 hektare lebih yang bersebelahan dengan dermaga enam tersebut.
Ia menegaskan, dalam pertemuan berikutnya dengan PT ASDP pihaknya sudah siap dengan hasil kajian atas proposal kerja sama dari ASDP berikut menyampaikan kabar adanya revisi Peraturan Walikota (Perwal) yang membahas kaitan tarif sewa lahan.
“Kita lagi ngoreksi proposalnya. Pokoknya (perwal) mau direvisi yang menguntungkan kita, titik. Masak BUMN bayar Rp3 ribu permeter. Bayarnya setahun sekali lagi, aduh. Enak amat ya. Jadinya dia milih yang sewa, yang paling murah kan,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kota Cilegon, Muhammad Zais yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya memastikan bahwa penerapan tarif sewa lahan TTM tidak akan mengacu pada perwal nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
“Terkait sewa lahan TTM oleh ASDP, sesuai rapat yang lalu tidak menggunakan tarif sesuai perwal 8 tahun 2017,” ucapnya singkat tanpa merinci. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
