LEBAK – Ratusan warga di dua kecamatan yakni Kecamatan Cileles dan Kecamatan Cikulur mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penolakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banten, Selasa (17/12/2024).
Fazrin, salah seorang warga mengatakan, kedatangan seluruh warga di dua kecamatan tersebut untuk menyatakan penolakan pembangunan TPST di wilayah Cileles yang akan merugikan warga.
“Penolakan pembangunan TPST tersebut dilakukan atas dasar Perda RT/RW Nomor 7/ 2023 Pasal 39 ayat 5 terkait lokasi TPST, yang berbunyi yaitu bahwa lokasi TPST diperuntukkan di Kecamatan Maja,” kata Fazrin kepada awak media, Selasa (17/12/2024).
Ia mengungkapkan, masyarakat tetap menolak keras meski ada iming-iming kemanfaatan dari TPST tersebut.
“Karena bagi kami sampah tetaplah sampah, kenapa harus dilanjutkan yang padahal sejak awal pun kami menolak adanya proyek itu, kenapa seolah dipaksakan untuk dilanjutkan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, proyek yang dibiayai oleh Pemprov Banten tersebut akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan warga sekitar.
“Pembangunan TPST ini akan merusak sumber mata air kami dan menghancurkan sawah-sawah yang menjadi mata pencaharian kami. Proyek ini juga akan dilakukan di atas hutan Perhutani yang selama ini menjadi pelindung alam kami,” imbuhnya.
Ia menambahkan, warga juga menilai bahwa pembangunan TPST ini dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat.
“Kami menuntut agar Pemprov Banten meninjau ulang rencana pembangunan tersebut dan melakukan sosialisasi yang lebih baik agar warga tidak merasa dirugikan,” ucapnya.
Penulis: Sandi Sudrajat
Editor : Usman Temposo
