PANDEGLANG – Komunitas Pemerhati Lingkungan (KPL) Kabupaten Pandeglang secara tegas menolak kerja sama sampah antara Pemkab Pandeglang dengan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel).Hal itu disampaikan saat unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Pandeglang, Kamis (31/7/2025).

Koordinator aksi, Marsuni menilai saat ini Pemkab Pandeglang masih belum mampu mengatasi permasalahan sampah lokal. Namun, sudah berani menampung sampah dari luar daerah. Hal ini dianggap sangat tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

“Kami dari Komunitas Pemerhati Lingkungan Pandeglang menilai MoU yang dilakukan oleh Pemkab Pandeglang dengan Pemkot Tangsel terkait pengiriman sampah ke TPA Bangkonol tidak relevan. Karena kami menilai Pemda Pandeglang belum siap dalam mengelola sampah di Pandeglang,” tegasnya.

Kata dia, dari 35 kecamatan yang ada di Pandeglang, hanya sekitar 17 hingga 18 kecamatan saja sampahnya yang bisa dikelola oleh Pemda Pandeglang dan itupun tidak maksimal.

Kenyataan tersebut menurutnya mencerminkan kelemahan Pemkab Pandeglang yang belum mampu menangani persoalan sampah domestik.

“Dari presentase 0.5 penggunaan sampah pelastik yang dihasilkan oleh masyarakat Pandeglang sekitar 550 ton perhari. Itupun tidak semua kecamatan hanya beberapa kecamatan saja yang bisa dikelola oleh Pemkab Pandeglang,” ungkapnya.

“Maka dari hasil kajian kami menilai Keputusan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terlalu berisiko dan terburu-buru serta tidak efektif karena tidak sesuai dengan realita di lapangan,” sambungnya.

Menurutnya, sebelum Pemkab Pandeglang menjalin kerja sama dengan Pemkot Tangsel, seharusnya permasalahan sampah di Pandeglang harus teratasi dulu.

Jangan sampai MoU yang diteken dua pemerintah daerah itu menimbulkan persepsi semuanya demi uang.

“Pemkab seharusnya serius dalam penanganan sampah lokal, jangan hanya mengedepankan kerja sama penanganan sampah dari kota lain,” ucapnya.

“Alhasil penumpukan sampah lokal pun tidak terurus sampai-sampai tercecer di jalanan di sungai tanpa ada penanganan serius dari pemerintah setempat,” tambahnya.

Aktivis juga menuntut transparansi dari Pemkab Pandeglang terkait dana miliaran dari Pemkot Tangsel untuk Pandeglang.

Dana tersebut harus bisa dijelaskan secara rinci penggunaannya untuk apa saja sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

“Kembalikan sampah yang sudah dikirim oleh Tangsel ke Pandeglang, jangan kotori kota santri dengan sampah. Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang jangan bersembunyi di balik sampah, Pemkab Pandeglang harus selesaikan sampah yang ada di Pandeglang terlebih dahulu sebelum pengiriman sampah dari Tangsel,” tutupnya.

Penulis : Memed
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd