Tolak Hak Interpelasi, Nawa Dorong Bentuk Pansus Bank Banten

SERANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M Nawa Said Dimiyati mendorong dibentuknya panitia khusus (pansus) Bank Banten.

Ia menilai, langkah tersebut cukup tepat sebagai upaya mengupas perjalanan dari berdirinya Bank Banten hingga proses pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB).

“Menurut saya kalau kita ingin keadilan untuk secara keseluruhan bukan interpelasi, kalau intepelasi lebih banyak politis, tetapi adalah kita runtut sejak awal, sejak Perda itu dibuat, sampe dengan sekarang, wujudnya adalah kita bentuk Pansus Bank Banten,” kata Nawa, Selasa (19/5/2020)..

Menurut Nawa, langkah gubernur sudah tepat lantaran sebelum pemindahan RKUD itu sudah dalam pengawasan khusus.

“Pemindahan itu alasannya yang pertama supaya Pemprov ini bisa menjaga cash flow, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Banten terus bisa berjalan,” ujarnya.

Terkait adanya usulan hak intepelasi, politisi Demokrat itu menilai bagian demokrasi. Meski begitu, dirinya meminta pengakuan hak interpelasi sesuai peraturan perundang-undangannya.

“Sebagai pribadi maupun anggota Fraksi Demokrat tidak sepakat dengan interpelasi. Kalau kita mau melakukan penyelamatan, ya kita bentuk saja Pansus Bank Banten saja. Sehingga kita akan lihat sejak awal motiv Perda itu,” katanya.

Diketahui, kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubenur (Kepgub) Banten nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) kantor Cabang khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, berujung pada usulan hak interpelasi.

Pemindahan Kas Umum Daerah (Kasda) dari Bank Banten ke Bank BJB ini rupanya tak sejalan dengan kehendak Fraksi PDI P DPRD Banten. Hal itu juga yang membuat Fraksi PDIP mengajukan hak interpelasi.(tra/mir/red)