LEBAK – Anggota DPRD Kabupaten Lebak Komisi III dari Fraksi NasDem, Medi Juanda, mengunjungi salah seorang warga di Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga yang dinilai tidak sesuai dengan data desil kesejahteraan.
Medi Juanda mengatakan, perlu dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala oleh pihak terkait, seperti Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah tersebut diperlukan agar data kesejahteraan masyarakat benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
“Jadi, setelah mendengar hasil rapat audiensi dengan Dinas Sosial dan BPS, saya tidak semata-mata melihat laporan mereka. Saya turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana keadaan rakyat sesungguhnya, dan saya menemukan ada warga yang rumahnya masih berdinding bilik, tetapi ketika ditanya desilnya ternyata masuk desil 9,” kata Medi Juanda kepada awak media, Jumat (4/9/2026).
Ia mengungkapkan, dirinya juga meminta BPS, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dalam proses pendataan dan pemutakhiran data masyarakat. Menurutnya, data harus disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyaluran program bantuan.
“Sebagai wakil rakyat, saya sangat prihatin dengan keadaan yang ada di bawah. Jelas, ini perlu dievaluasi oleh pemerintah, baik Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial di setiap kabupaten atau daerah. Termasuk cara pendataan dari BPS, yang menurut saya perlu dievaluasi jika melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Sosial, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial. Hal itu termasuk melibatkan operator desa atau kelurahan untuk melakukan verifikasi serta mengusulkan penyesuaian data desil berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tolong lakukan pendataan sesuai dengan fakta dan realitas yang sesungguhnya ada di lapangan. Jangan sampai laporan yang dibuat hanya untuk menyenangkan pimpinan, sementara rakyat kita menjerit karena carut-marut pendataan yang dilakukan BPS, Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial,” ucapnya.
Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Usman