Tim Prabowo-Sandi Nilai Pengelolaan Pangan Era Jokowi Tidak Integratif

SERANG  – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres-Cawapres Nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Viva Yoga Mauladi mengemukakan dalam setiap pemerintahan baik dulu dan sekarang, pangan diposisikan sebagai bidang strategis karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia.

“Perhatian pemerintah saat ini tidak diiringi pola manajemen pembangunan pangan yang koordinatif, integratif, dan sinkron antarkementerian teknis. Akibatnya muncul kebijakan saling berlawanan dalam bidang pangan. Hal ini tidak baik dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional,” kata Viva di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Ia menjelaskan, masalah ‎inflasi sebagian besar bersumber di sektor pangan. Harga pangan yang stabil akan menyebabkan laju inflasi dapat terkendali. Titik lemah pengendalian inflasi adalah menyelaraskan faktor produksi dan konsumsi.

Seringkali terjadi jika panen raya, produksi surplus dan harga pangan jatuh. Hal ini merugikan petani produsen. Begitu pula sebaliknya, jika masa peceklik, harga pangan mahal, konsumen dirugikan tetapi belum tentu menguntungkan petani produsen karena keuntungan ada di middle man atau di pemain distributor.

“Karena itu, manajemen produksi dan konsumsi untuk seluruh jenis komoditas pangan harus diatur, dikelola, dan dikendalikan dengan teliti agar harga keseimbangan terjaga sehingga inflasi dapat terkendali,” tutur Viva yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR bidang Pertanian dan Kelautan itu seperti dikutip dari beritasatu.com.

Menurutnya, stabilitas pangan bisa terkendali dengan beberapa syarat. Pertama, Indonesia harus mampu swasembada pangan. Kedua, pengaturan produksi dan distribusi yang terkendali. Ketiga, petani produsen harus berkorelasi atau memiliki link (hubungan) dengan pabrik dan industri. Keempat, jika produksi surplus, maka dapat ekspor.

Dia menegaskan ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam tata niaga pangan, terutama masalah beras. Pertama, jaringan irigasi sekunder dan tersier direvitalisasi. Lahan harus diolah agar tetap subur. Kedua, pemberian benih unggul dan pupuk yang tepat agar kontinu memproduksi. Ketiga, pemerintah menjaga harga dan pasokan pangan. Keempat, Bulog harus berfungsi sebagai buffer stock dan menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Sementara terkait‎ upaya mengendalikan inflasi pangan, Viva yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut tiga aspek penting. Pertama, ketersediaan seperti peningkatan produksi, luas tanam, serta mendekatkan konsumen dengan pusat produksi. Kedua, distribusi yaitu aga pasokan dan harga pangan. Ketiga, ketermanfaatan yaitu menjaga pengendalian konsumsi.

Viva menjelaskan bahwa seluruh kementrian teknis di bidang pangan harus melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam membuat kebijakan. Kemudian menyamakan data produksi dan konsumsi pangan. “Sumber konflik karena kebijakan di internal pemerintah sendiri yang sering berlawanan antarkementerian sehingga mengganggu proses produksi, distribusi, harga, dan pasokan,” tegas Viva.

Dia menambahkan ‎pembenahan tiga aspek itu dapat dilakukan dengan membuat satu pinntu data produksi dan konsumsi. Antarkementrian teknis harus melakukan kerja sama dan sering rapat koordinasi secara detail dan mendalam dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Selain itu, memperluas lahan tanam disertai dengan pemberian benih unggul dan pupuk yang berkualitas. Terkahir, pascapanen harus menjadi prioritas dalam mengontrol harga dan ada nilai tambah dalam memproduksi pangan. (Red)