Tiga Ratus Ribu Lebih Warga Pandeglang Belum Terdaftar JKN

PANDEGLANG – Sebanyak 331.975 orang di Kabupaten Pandeglang belum terdaftar atau ikut kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKN). Data tersebut berdasarkan jumlah data kependudukan dan data yang dimiliki JKN BPJS Kesehatan per tanggal 1 Juni 2021.

Berdasarkan data JKN BPJS Kesehatan ada sebanyak 1.017.777 jiwa atau 78,5% dari total penduduk Pandeglang sebesar 1,29 juta jiwa sudah terdaftar ikut kepesertaan JKN BPJS Kesehatan.

“Dari jumlah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah kurang lebih 143.000, sisanya ada yang mandiri karena ekonominya mampu atau masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan swasta,” demikian dikatakan Bupati Pandeglang Irna Narulita pada kegiatan optimalisasi program JKN KIS di Pandeglang, Jumat (18/6/2021).

Kata dia, bagi perusahaan yang mempekerjakan orang asli Pandeglang harus memperhatikan jaminan kesehatan para pekerjanya. Sebab dengan begitu, tanggungan pemerintah bisa sedikit berkurang.

“Dunia swasta yang memperkerjakan masyarakat kami harus memperhatikan jaminan kesehatannya, untuk warga miskin tanggungjawab kami dan akan terus kami sasar,” ungkapnya.

Menurut Irna, sebetulnya kepesertaan JKN untuk masyarakat Pandeglang pernah mencapai angka 90%. Namun, kata Irna, karena tidak sinkron dengan NIK akhirnya tidak terdata. “Makanya kita duduk bareng dengan pihak BPJS Kesehatan dan OPD terkait memadukan database agar semuanya terdata,”ujarnya.

Ditambahkan Irna, dengan adanya aturan bahwa perangkat desa harus masuk kepesertaan BPJS, Pemda Pandeglang juga mengalokasikan anggaran kurang lebih 4,7 Miliyar.

“Insya Allah kedepan kepesertaan BPJS di Pandeglang akan mencapai angka 90%, karena dari total penduduk sudah ada segmentasinya baik tanggung jawab pusat, provinsi dan Kabupaten. Yang diakomodir pusat kurang lebih 600.000, Provinsi 90.000, dan Kabupaten baru 46.000 , dengan penambahan 4,7 Miliyar bisa menginjak 50.000,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BJS Kesehatan Serang, Dasrial membenarkan dari 331.975 warga Pandeglang yang belum masuk kepesertaan JKNKIS tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Segmennya bermacam – macam, jika mereka mampu tentu mandiri, dan jika mereka karyawan swasta tentu dibiyai oleh perusahaannya,” katanya.

Dikatakan Dasrial, saat ini pihaknya sudah Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pemda melalui Dinas Kependudukan untuk mendata warga yang belum masuk kepesertaan JKN.

“Kita sudah punya by name by addres, jika memang masuk kedalam tanggungjawab Pemda, tentu akan menyesuaikan dengan perencanaan keuangan dan kebijakan kesehatannya,” pungkasnya.

Ia berharap masyarakat Pandeglang bisa mencapai 98% yang masuk kepesertaan JKN KIS sesuai RPJMN. “Nanti segementasinya Kecamatan dan Desa untuk mendorong hal itu, kita akan lombakan juga tiap desa yang bisa mencapai kepesertaan 100%,” tutupnya. (Med/Red)