CILEGON – Kemelut di internal kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menemui babak baru. Di Kota Cilegon, Plt Ketua DPC PPP Kota Cilegon, Tohir yang ditetapkan sebagai Ketua Formatur DPC PPP Cilegon dalam Musyawarah Cabang (Muscab) V yang digelar di sebuah rumah makan di Kecamatan Purwakarta pada Minggu (14/6/2026) ini langsung menuai reaksi kerad di jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) yang menegaskan bahwa Sahruji masih menjadi Ketua DPC yang sah.

Muscab itu dihadiri langsung oleh Ketua DPW PPP Banten, Neng Siti Julaiha dan Sekretaris DPW PPP Banten, Uhen Zuhaeni. Turut hadir juga sejumlah tokoh PPP Cilegon, Baihaki Sulaiman, Deri Muhlisin, dan tokoh masyarakat Cilegon Nawawi Sahim.

“Alhamdulillah Muscab V DPC PPP Kota Cilegon yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar dan sukses. Tentu Muscab ini mandat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai yang telah ditetapkan secara sah,” kata Tohir.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Formatur, Tohir menjelaskan pihaknya bersama tim bertugas merekomendasikan usulan kepada DPP PPP soal siapa yang akan menjabat sebagai Ketua DPC PPP Cilegon.

Dalam pelaksanaan Muscab itu juga, Tohir mengaku telah berupaya merangkul semua pihak di tengah dinamika PPP Cilegon yang tengah berlangsung. Ia mengklaim berhasil mengumpulkan tujuh Pengurus Anak Cabang (PAC) dari delapan PAC yang ada.

“Yang hadir memang tujuh PAC, tapi yang satu PAC sudah memandatkan kehadiran untuk diwakilkan dan berkomunikasi dengan kita,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Ketua PAC PPP Kecamatan Ciwandan, Holis Mufrodi segera membantah klaim tersebut. Pasalnya, ia sebagai ketua di tingkat kecamatan meyakini tidak pernah memberikan dukungan yang sah apalagi mandatori kepada anggotanya untuk hadir dalam Muscab V tersebut.

“Klaim bahwa dia menerima surat mandat itu boleh kita lihat secara administrasi, kita buka berdasarkan by data. Kami, Sekretaris dan Bendahara tidak ada yang memberikan surat mandat atau apapun itu terkait Muscab yang digelar Pak Tohir,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat DPC PPP Cilegon di bawah pimpinan Sahruji.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris PAC Pulomerak, Mumu Suwardi. Ia mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya bersama tujuh PAC PPP Cilegon lainnya menyatakan masih tegak lurus pada kepemimpinan Sahruji.

“Soal klaim itu silakan saja. Yang jelas delapan PAC semua kumpul di sini, di DPC yang legalitasnya jelas di bawah kepemimpinan Abah Sahruji,” tegasnya.

Baik Mumu maupun Holis dan seluruh PAC PPP Cilegon lainnya secara tegas menyatakan Muscab V yang digelar oleh Tohir ilegal, lantaran Surat Ketetapan (SK) milik Sahruji sebagai Ketua DPC PPP Cilegon masih berlaku.

“Satu yang pasti itu (Muscab V) ilegal. Karena kami sampai hari ini masih duduk bersama Ketua DPC PPP Cilegon yang sah. Kami adalah PAC yang sah dan legal,” tutup Mumu.

Penulis: Maulana
Editor: Gilang Fattah