LEBAK – Polemik pembebasan lahan proyek Waduk Karian, Kabupaten Lebak belum juga usai. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan pembayaran lahan karena adanya masalah data. Sehingga membuat sejumlah warga yang terkena proyek tersebut mempertanyakan kejelasan hak mereka.
Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Lebak, Alkadri mengatakan dari hasil evaluasi kedua dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), ternyata pada tahap pertama dalam pelaksanaan ada kendala di lapangan yakni soal pendataan karena sebelumnya petugas hanya diberi waktu selama satu bulan. Padahal volume pekerjaan cukup banyak. Sehingga pekerjaan selama tiga puluh hari tidak tuntas.
“Sementara pada tahap pertama dalam pelaksanaannya petugas hanya diberi waktu selama tiga bulan sesuai dengan surat tugas. Sehingga waktunya tidak cukup,” kata Alkadri, Selasa (31/7/2018).
Selain itu, kata Alkadri, kendala juga terjadi pada jumlah bidang tanah di lapangan. Kata dia, jumlah bidang justru bertambah.
“Untuk itu petugas membutuhkan waktu dan tenaga tambahan supaya maksimal dalam melakukan pendataan,” ucapnya.
Ketika ditanya soal perkembangan data Alkadri menjelaskan, saat ini sudah ada peningkatan, namun harus disinkronkan kembali. Sebab, sebelumnya ada miskomunikasi soal pendataan ini.
“Artinya data harus disinkronkan kembali dengan data yang sebelumnya,” imbuhnya tanpa merinci.
Dia menyatakan bahwa pada Agustus mendatang akan segera dilakukan pendataan kembali. Itu dilakukan guna menyisir bidang tanah yang belum terdata.
“Saya tegaskan mulai Agustus akan didata kembali bagi yang belum terdata,” pungkasnya. (Tra/Ali/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
