SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait permintaan masyarakat adat Suku Adat Baduy yang meminta wilayahnya dicabut dari destinasi wisata.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten belum bisa mengambil sikap atas permintaan Suku Baduy tersebut. Ia mengaku, pemprov masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Kita lagi nunggu arahan dari pemerintah pusat, karena keputusan (pencabutan) destinasi wisata itu adanya di pusat. Kita tunggu arahannya seperti apa, kita akan respon demi kemajuan masyarakat Baduy,” kata Muktabar, Jumat (10/7/2020).
Meski begitu, lanjut Muktabar, Pemprov Banten terus melakukan komunikasi dengan masyarakat adat Suku Baduy.
“Kita tetap upaya cari tahu karena Pemprov juga kan ngga dapat tembusan (surat). Tapi kita juga komunikasi dengan Baduy, seperti apa yang kita bisa fasilitasi, tapi yang jelas kita tunggu dari pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, masyarakat adat Baduy di Kecamatan Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Baduy dicoret dari salah satu destinasi wisata nasional.
Salah satu pertimbangan mendesak yakni dampak negatif modernisasi dan kunjungan wisatawan ke wilayah adat yang terkenal menjaga etika alam dengan ketat tersebut.
Dalam surat tertanggal 6 Juli 2020 tersebut masyarakat adat Baduy menyampaikan beberapa alasan permintaan mereka tidak lagi menjadi destinasi wisata.
Dalam surat itu disebutkan, perkembangan modernisasi yang semakin pesat dan beragam menjadi sebuah tantangan yang makin lama terasa semakin berat bagi para tokoh adat dalam rangka menanamkan pemahaman konsistensi menjalani proses kehidupan sosial-kultural kepada generasi saat ini. Tetua adat khawatir akan runtuhnya tatanan nilai adat pada generasi berikutnya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
