Beranda Peristiwa Tenaga Kerja Belum Dibayarkan, Subkontraktor Melapor ke Disnakertrans Banten

Tenaga Kerja Belum Dibayarkan, Subkontraktor Melapor ke Disnakertrans Banten

Ilustrasi pekerja welder. (doc.seiniki)

CILEGON – Proyek akselerasi pekerjaan konstruksi PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) oleh PT Cilegon Karya Nusa (CKN) yang berlangsung pada Juli 2017 hingga April 2018 berujung pada persoalan.

Melalui kuasa hukumnya, Agus Surahmat mengungkapkan bahwa PT CKN telah mengalami kerugian keuangan hingga Rp19 miliar lantaran harus membayar jasa tenaga kerja yang jumlahnya mencapai sekira 700 orang, sementara jasa atas pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan hingga saat ini tak kunjung dibayarkan oleh PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT), selaku main contractor pemberi pekerjaan pada pembangunan pabrik di Kecamatan Ciwandan tersebut.

“Ada persoalan ketenagakerjaan yang harus ditanggung klien kami, PT CKN. Klien kami membayar kewajiban kepada pekerjanya, tidak ingkar dan semua sudah diselesaikan. Tapi pada akhirnya klien kami harus menanggulangi sesuatu yang seharusnya itu bisa direcovery apabila PT IKPT pun menunaikan yang sama atas janji-janji yang akan dibayarkan terhadap PT CKN, sehingga klien kami mengalami kerugian yang luar biasa,” ujar Agus Surahmat dalam keterangannya, Senin (4/3/2019).

Atas kebuntuan upaya penyelesaian perdata tersebut, lanjut Agus, pihaknya pun akhirnya melayangkan surat permintaan perlindungan ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten. “Namun sayangnya pula, hingga saat ini belum ada progres sebagai bentuk perlindungan yang konkret. Padahal kami berharap agar semua pihak dapat turun tangan dalam persoalan yang merugikan perusahaan putra daerah ini,” katanya.

Ia berharap proyek pekerjaan konstruksi pipa di perusahaan joint venture antara PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) dengan perusahaan asal Perancis, Compagnie Financiere Michelin tersebut segera akan mendapatkan titik temu.

“Kami ingin agar persoalan ini juga menjadi atensi dari Disnakertrans Banten yang sekaligus bisa menjembataninya, karena kan kewenangan pengawasan itu ada di provinsi. Karena ini juga menyangkut ketenagakerjaan yang belum dibayar,” tandasnya.

Terpisah Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Banten, Rachmatullah mengaku bahwa surat yang dilayangkan kuasa hukum PT CKN itu sudah diterima oleh pihaknya. “Jadi memang ada hak-hak karyawan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan (PT CKN), informasinya oleh IKPT belum dibayar. Alasannya tidak ada di kontrak. Padahal pekerjaannya secar visual itu ada,” ujarnya dihubungi melalui sambungan telepon.

Menindaklanjuti adanya laporan tersebut, pihaknya pun mengaku akan segera mengambil sikap dengan cara memanggil manajemen PT IKPT untuk dimintai klarifikasi. “Kita akan tindaklanjuti. Yang pasti mulai besok akan ada pemanggilan, tadi (manajemen PT IKPT) sudah kita telepon, tapi belum bisa dihubungi. Nanti akan kita coba lagi,” ucapnya.

Di bagian lain Direktur Operasional PT IKPT, Edrus Alaydrus yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya mengaku bahwa perselisihan antara pihaknya dengan PT CKN sesungguhnya lebih menyangkut persoalan proyek pekerjaan, bukan menyangkut ketenagakerjaan.

“Memang saya akui kita punya dispute (perselisihan), mereka (PT CKN) mendispute kan ke kita dan kita menjawabnya dengan profesional dan kami menunjukkan semua bukti-bukti kontrak jual, tetapi mereka yang tidak mengambil kesimpulan dan tidak menjawab. Di sisi kita, case ini closed. Jadi ini bukan masalah ketenagakerjaan, sangat keliru. Ini menyangkut masalah pekerjaan yang ada di PT SRI project,” ujarnya.

Dirinya membantah anggapan bila manajemen PT IKPT dianggap telah mengabaikan perselisihan itu. Lebih jauh ia bahkan menyarankan agar PT CKN melalui kuasa hukumnya untuk menempuh upaya hukum untuk menuntaskan persoalan itu.

“Jadi lebih baik ke pengadilan. Datang ke pengadilan atau bicara ke kita, gitu aja. Karena itu akan merugikan buat mereka, kita sih siap. Kita sudah berkali-kali pembahasan, sudah exhausted (selesai), bahkan kita itu sudah memberikan dispensasi. Makanya saya sarankan mereka ke pengadilan,” tegasnya. (dev/red)