TANGERANG – Untuk memutus penyebaran Covid-19, Pemkot Tangerang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 tahun 2021.
Instruksi tersebut berisi tentang penerapan PPKM dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19.
Sebelumnya, Pemkot Tangerang telah menggelar rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh Lurah dan Camat se-Kota Tangerang dengan pokok pembahasan implementasi Inmendagri yang mulai berlaku 9 – 22 Februari 2021 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tangerang.
Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah dalam rapat yang berlangsung secara daring menyampaikan agar Inmendagri dapat dipelajari secara rinci oleh Lurah dan Camat untuk dapat diikuti bersama oleh masyarakat.
“Undang masyarakat untuk diskusi online di tiap kecamatan, mulai dari RT, RW, Posyandu, DKM, tokoh masyarakat dan agama agar PPKM Mikro dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ungkap Arief Selasa (9/2/2021).
“Inmendagri ini harus dilakukan bersama – sama, bukan hanya oleh Pemda tapi juga masyarakat,” sambungnya.
Arief menambahkan penerapan PPKM Mikro oleh Pemerintah Pusat akan dibarengi dengan optimalisasi Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan (PSBL) RW yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Pemkot Tangerang mengingat sektor rumah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar penyebaran virus.
“Jadi pendataan dan pencegahan dilakukan mulai dari lingkungan terkecil di wilayah,” ujarnya.
Hal Senada disampaikan juga oleh Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin. Dia menuturkan Lurah dan Camat diharapkan dapat mendata secara mendetail terkait wilayah penyebaran Covid-19 di setiap kecamatan yang ada di Kota Tangerang.
“Buat data hingga per rumah yang terdampak agar pemetaan dan pencegahan bisa dilakukan secara optimal dan maksimal,” pungkas Sachrudin.
(Tra/Mam/Red)