LEBAK – Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi meminta para camat aktif memantau data kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Pernyataan itu disampaikan Wabup dalam rapat pembahasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Rapat Kerja Teknis Tim Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Kabupaten Lebak di Aula Multatuli Setda Lebak, Rangkasbitung, Jumat (23/11/2018).
“Tolong kepada para camat untuk terus memantau data kemiskinan. Ketika adanyanya perubahan status harus tercatat secara update,”kata Wabup.
Wabup mengingatkan, seluruh anggota anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sungguh-sungguh melakukan tanggungjawabnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan melakukan analisis dan verifikasi kondisi terkini.
“Karena jika terdapat kesalahan data akan mengakibatkan kesalahan dalam mengambil kebijakan. Untuk itu perubahan status warga harus tercatat dengan baik,” katanya.
Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan harus memiliki pola dan strategi tepat sasaran. Sehingga persoalan terkait kemiskinan bisa teratasi.
“Strategi penanggulangan harus bersikan hasil analisis kondisi terkini.Untuk dijadikan acuan mendorong pemda beserta stake holder dalam menanggulangi angka kemiskinan,” katanya.
Wabup mengungkapkan saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Lebak sebesar 8 persen. “Saya meminta agar tahun depan terus ditekan. Melalui program-program kongkret, menggempur kantong-kantong kemiskinan dengan kegiatan pelatihan life skill, pemberian modal dan lainnya. Jadi jelas tidak ngawang-ngawang,” katanya.
Kepala Bappeda Lebak, Virgoyanti menuturkan tujuan penyusunan SPKD untuk mengetahui kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Lebak.
“Penyusunan strategi penganggulangan kemiskinan daerah menggunakan data berasal dari basis data terpadu (BDT) Tahun 2015. Data tersebut dalam implementasinya ternyata masih ditemukan ketidaksesuaian untuk penerima sasaran program,” katanya.
Adanya ketidaksesuaian data, diungkapkan Virgo, pihaknya bersama tim tengah berupaya memperbaiki permasalahan tersebut.
“Pada saat ini Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional Percepatanan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) guna memperbaiki data kemiskinan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kita ingin menyajikan data akurat dan akuntabel,” katanya. (Ali/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disiniÂ
