PANDEGLANG – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menekankan pada Dinas Sosial, kecamatan dan desa agar teliti dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial (Bansos). Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.
Pernyataan itu diutarakan Tanto saat melakukan monitoring dan evaluasi di 2 kecamatan yang melakukan penyaluran beras Bansos yakni di Kecamatan Cipeucang dan Kecamatan Mandalawangi.
“Tujuan kami monev adalah untuk memastikan penerima bantuan baik PKH, BPNT dan BST mendapatkan bansos tambahan berupa beras 10 Kg untuk meringankan beban warga pada saat penerapan PPKM,” ungkapnya, Rabu (4/8/2021).
Kata dia, saat ini ada 3 kecamatan yang sedang menyalurkan bantuan yakni Kecamatan Cipeucang, Mandalawangi dan Kecamatan Munjul. Ia mengaku, selain memastikan penerima Bansos tidak tumpang tindih, monev ini juga bertujuan untuk memastikan tidak adanya pemotongan.
“Saat ini serentak di Kecamatan Munjul, Cipeucang dan Mandalawangi. Kita pastikan tidak ada pemotongan, semua ikut terlibat melakukan pemantauan,” ucapnya.
Dikatakannya selain untuk penerima PKH, BPNT, dan BST, Pemerintah Pusat juga melalui Kementerian Sosial akan mengalokasikan bantuan beras sebanyak 5 kilogram.
“Jangan sampai penerima PKH, BPNT dan BST menerima kembali bantuan ini. Yang 5 Kg ini untuk masyarakat di luar penerima PKH, BPNT dan BST. Untuk beras yang 5 Kg diperkirakan tiap kecamatan mendapat quota 85 Keluarga Penerima Manfaat, saya harap Muspika dan Para Camat pantau penyalurannya,” harapnya.
Sementara Camat Cipeucang Dedi Taftajani mengatakan, yang disalurkan kali ini merupakan beras untuk penerima PKH. Kata Dedi, untuk penerima BST sebelumnya sudah terealisasi.
“Untuk penerima BST sudah kami realisasikan, untuk penerima di Desa Cikadueun sebanyak 177 KPM. Kami ucapkan terimakasih atas nama warga Cipeucang, mudah-mudahan masyarakat Cipeucang tetap sehat dan menerapkan prokes,” tutupnya.
(Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
