TANGERANG — Pemerintah Kota Tangerang tidak ingin persoalan anak tidak sekolah berhenti pada angka dalam pendataan. Pemerintah mulai mengarahkan penanganan hingga ke kondisi anak dan keluarganya melalui verifikasi lapangan, kunjungan rumah, serta intervensi lintas organisasi perangkat daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anak yang belum bersekolah dapat diketahui penyebabnya secara lebih jelas. Dengan begitu, penanganan tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi masing-masing anak.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, mengatakan proses penanganan diawali dengan membenahi dan memastikan akurasi data anak tidak sekolah.

Menurutnya, data tersebut disinkronkan dengan data pokok pendidikan dan pusat data pendidikan. Setelah itu, pemerintah melakukan verifikasi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address.

“Pertama kita coba validasi data dengan pengaliran data pokok pendidikan. Kita coba sinkronisasi dengan pusat data pendidikan, kemudian kita bisa verifikasi by name by address. Ini sudah jalan dan terus update, sehingga intervensi sudah perlahan dilakukan sesuai data yang telah akurat,” ujar Wahyudi.

Verifikasi data menjadi penting karena status anak tidak sekolah tidak selalu disebabkan oleh satu persoalan. Ada anak yang terkendala kondisi ekonomi, ada yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan, sementara sebagian lainnya kehilangan motivasi untuk kembali mengikuti pendidikan.

Karena itu, Pemkot Tangerang tidak hanya mengandalkan Dinas Pendidikan dalam menangani persoalan tersebut. Sejumlah perangkat daerah akan dilibatkan agar setiap persoalan dapat ditangani dari sisi masing-masing.

Kolaborasi itu melibatkan Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Diskominfo, DP3AP2KB hingga perangkat kewilayahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Wahyudi menegaskan, keterlibatan banyak sektor diperlukan karena persoalan pendidikan kerap bersinggungan dengan persoalan sosial dan administrasi keluarga.

“Kolaborasi tersebut diperlukan karena persoalan anak tidak sekolah memiliki latar belakang yang beragam. Selain faktor ekonomi, terdapat pula persoalan administrasi kependudukan dan rendahnya motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan,” jelasnya.

Pemkot Tangerang juga mendorong verifikasi langsung di lapangan. Operator sekolah bersama kelurahan dan kecamatan akan mencocokkan data yang dimiliki dengan kondisi sebenarnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat menghindari kesalahan dalam menentukan sasaran intervensi. Sebab, kondisi seorang anak yang tercatat tidak sekolah perlu diketahui secara langsung sebelum pemerintah menentukan bentuk bantuan atau solusi pendidikan.

Salah satu pendekatan yang disiapkan adalah home visit. Petugas bersama perangkat kewilayahan akan mendatangi rumah anak untuk mengetahui alasan mereka tidak melanjutkan pendidikan.

“Dari sisi akses pendidikan, Pemkot Tangerang menyiapkan pendekatan home visit dengan melibatkan perangkat kewilayahan. Melalui kunjungan langsung, pemerintah dapat memberikan edukasi kepada keluarga sekaligus mengetahui kendala yang dihadapi anak dalam melanjutkan pendidikan,” kata Wahyudi.

Kunjungan rumah juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua. Dari proses tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah persoalan anak berkaitan dengan biaya, dokumen kependudukan, lingkungan keluarga, akses sekolah maupun faktor lain.

Setelah persoalan anak teridentifikasi, Pemkot Tangerang menyiapkan sejumlah jalur agar mereka dapat kembali memperoleh pendidikan.

Program yang dioptimalkan antara lain sekolah gratis, Tangerang Cerdas dan pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Bagi anak yang tidak dapat kembali mengikuti jalur pendidikan formal, pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B dan Paket C menjadi salah satu alternatif untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjangnya.

Dengan berbagai pilihan tersebut, pemerintah berupaya agar persoalan anak tidak sekolah tidak berujung pada putusnya kesempatan memperoleh pendidikan.

Namun, Pemkot Tangerang tidak hanya mengejar kembalinya anak ke bangku pendidikan. Kualitas dan kondisi lingkungan belajar juga menjadi perhatian.

Sejumlah pendekatan diterapkan melalui pembelajaran mendalam, pembiasaan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta penguatan konsep sekolah ramah anak.

Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga anak yang kembali bersekolah tidak sekadar tercatat sebagai peserta didik, tetapi juga dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

Wahyudi mengatakan penanganan anak tidak sekolah akan terus dipantau melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pemerintah ingin memastikan intervensi yang diberikan tidak berhenti setelah anak kembali masuk sekolah. Perkembangan anak tetap perlu dipantau agar tidak kembali keluar dari sistem pendidikan.

Melalui penguatan ekosistem “Gampang Sekolah”, Pemkot Tangerang menargetkan setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan sekaligus mendapatkan dukungan sesuai persoalan yang dihadapi.

“Melalui langkah tersebut, Pemkot Tangerang terus memperkuat ekosistem Gampang Sekolah agar setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan intervensi berjalan berkelanjutan sekaligus mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari,” tutup Wahyudi.

Tim Redaksi