CILEGON – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tidak mengabaikan berbagai rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Ia menegaskan, usulan tersebut harus diakomodir dalam perencanaan anggaran sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Rahmatulloh usai merangkum hasil pembahasan RDP RKA tahun 2027 di Tangerang, Selasa (17/11/2026).
Menurut Rahmatulloh, tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan bukan sekadar mengatur pos belanja, melainkan upaya nyata mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menekan ketergantungan pada dana transfer pusat maupun provinsi.
“Rekomendasi Komisi III dari hasil RDP bersama mitra kerja harus menjadi perhatian serius dan diakomodir sesuai kemampuan fiskal kita. Kemandirian fiskal Kota Cilegon harus mulai dibangun secara nyata dengan menaikkan pendapatan daerah, sehingga APBD kita tidak bergantung pada dana transfer pusat maupun provinsi,” kata Rahmatulloh.
Di sisi lain, politisi PAN tersebut mengingatkan agar penyusunan anggaran tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Hal ini mencakup efisiensi belanja operasional serta pemenuhan porsi belanja wajib untuk sektor pelayanan publik.
Dalam RDP tersebut, Komisi III mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk lima kegiatan yang dinilai mendesak bagi peningkatan pelayanan masyarakat.
“Berdasarkan hasil pembahasan bersama mitra kerja, Komisi III mengusulkan penambahan belanja untuk lima kegiatan prioritas, yakni Revitalisasi Pasar Kranggot pada Disperindag, pengadaan mobil derek dan revitalisasi kios Terminal Seruni pada Dinas Perhubungan, penyusunan Feasibility Study (FS) pengembangan RSUD, serta pemindahan kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP),” paparnya.
Rahmatulloh menekankan, penambahan anggaran pada sektor-sektor tersebut harus dibarengi keseriusan OPD penghasil dalam menggali sumber pendapatan baru. Penataan Pasar Kranggot dan pengembangan fasilitas RSUD, misalnya, diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga berimbas langsung pada peningkatan PAD.
Ia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menyelaraskan seluruh rekomendasi tersebut dalam pembahasan rancangan anggaran daerah.
“Jangan sampai berbagai hasil pembahasan bersama OPD hanya berhenti sebagai catatan RDP, tanpa tindak lanjut yang jelas dalam rancangan anggaran daerah,” pungkasnya.
Penulis: Usman Temposo
Editor: Wahyudin
