CILEGON — Rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menuai sorotan dari DPRD Cilegon. Ketua DPRD Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, menegur Pemkot Cilegon karena tidak menginformasikan mutasi pejabat secara resmi kepada DPRD.
Rizki menyampaikan kritik tersebut saat rapat paripurna agenda penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Rabu (1/7/2026).
“Kami pimpinan DPRD baru mengetahui adanya mutasi Sekretaris DPRD dari informasi yang beredar, bukan dari komunikasi resmi pemerintah daerah,” tegas Rizki.
Rizki menegaskan, mutas jabatan memang menjadi kewenangan Wali Kota Cilegon. Namun, ia menilai buruknya komunikasi dalam kebijakan ini mencerminkan lemahnya hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Sorotan DPRD semakin tajam karena salah satu pejabat yang dilantik di Rumah Dinas Wali Kota mengisi jabatan strategis sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) Cilegon.
Menurut Rizki, posisi Sekwan memiliki peran vital dalam mendukung fungsi dan kerja kelembagaan DPRD.
“Kewenangan yang baik harus berjalan beriringan dengan etika pemerintahan dan penghormatan terhadap kelembagaan. Sekretaris DPRD memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD,” tegasnya.
Ia berharap, seluruh kebijakan yang berkaitan langsung dengan kelembagaan DPRD dapat dikomunikasikan lebih dulu agar sinergi antar lembaga tetap terjaga.
Rizki juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami berharap ini menjadi yang terakhir. Hubungan antar lembaga yang sehat dibangun bukan hanya lewat kewenangan, tetapi juga saling menghormati. Kemitraan yang baik harus dimulai dari komunikasi yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, merespons teguran tersebut dengan terbuka.
Ia mengapresiasi kritik yang disampaikan Ketua DPRD dan menilai hal itu sebagai pengingat penting soal etika komunikasi antar lembaga.
Fajar memastikan pihaknya akan segera membahas persoalan tersebut bersama Penjabat Sekretaris Daerah Cilegon.
“Tentu akan kami sikapi. Ini kehormatan bagi kami karena diingatkan langsung oleh Ketua Dewan. Setelah ini saya akan berbicara dengan Pak Sekda. Soal kepatutan kenegaraan dan hubungan baik kelembagaan, ini harus jadi pelajaran,” katanya.
Penulis : Maulana
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
