PANDEGLANG – Surat Edaran Bupati Pandeglang nomor 660/3420/DLH/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kegiatannya tampaknya tidak digubris.
Pasalnya, dalam beberapa kegiatan OPD masih banyak ditemukan penggunaan plastik.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui bahwa surat edaran yang dia keluarkan hasilnya masih belum efektif. Padahal menurutnya, imbauan tersebut memiliki tujuan yang baik.
“Saya imbau itu kan demi kebaikan. Karena sekarang kan banjir sudah di mana-mana. Mungkin itu efek dari sampah yang tidak dipilah. Plastik itu kan baru bisa terurai ratusan tahun,” kata Irna, Rabu (4/3/2020).
Kata dia, langkah yang cukup mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang dalam mengurangi penggunaan plastik salah satunya dengan mengganti tempat minum kemasan menggunakan tumbler.
“Maka pakai dong tumbler. Setidaknya kalau biasanya bisa menghabiskan 3-4 botol per orang dalam satu kegiatan dengan tumbler jadi bisa kurang tuh,” tegasnya.
Karena dirasa belum menimbulkan efek yang cukup signifikan bupati berencana akan mengubah surat edarannya dengan disertai sanksi, hal itu bertujuan agar OPD mau mengikuti instruksi yang ia keluarkan.
“Kami menunggu niat baik dari mereka untuk membantu mengurangi sampah plastik. Rasanya itu kan paling sanksi moral saja. Jadi kebijakan lain paling hanya bisa mengimbau dan kita yang menjadi pelaku perubahan dan contoh,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang, Tati Suwagiharti juga mengeluhkan OPD yang masih bergantung terhadap plastik dalam berbagai kegiatan. Padahal dalam setiap kegiatan resmi, imbauan itu sering disampaikan. Tati menyadari, mengubah perilaku dan kebiasaan menggunakan plastik tidak lah mudah.
“Nah bupati mengeluarkan surat edaran, tetapi praktiknya masih ada. Padahal selalu diingatkan di forum, rapat, dan situasi kunjungan kerja, upaya itu terus berlanjut walau memang masih ada saja yang menggunakan botol plastik sekali pakai,” tutupnya.
(Med/Red)
