PANDEGLANG – Petani di Kabupaten Pandeglang mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Rumitnya prosedur administrasi dan pembatasan pembelian di SPBU membuat sebagian petani memilih membeli solar dari sopir kendaraan berbahan bakar diesel.
Keluhan itu disampaikan Epi, perwakilan Kelompok Tani Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung. Ia menilai mekanisme pembelian solar subsidi melalui sistem QR Code terlalu berbelit dan menyita waktu petani.
“Kalau beli solar akhirnya ke sopir. Dulu kami harus minta rekomendasi ke kelurahan, lalu ke kecamatan, kemudian ke kabupaten. Ribet. Belum lagi masa aktif QR Code dan kuotanya sering sudah habis,” kata Epi, Kamis (6/8/2026).
Meski mengkritik prosedur yang berlaku, Epi mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Namun, ia meminta pemerintah menyederhanakan mekanisme bagi petani yang benar-benar membutuhkan solar untuk aktivitas pertanian.
“Kami mendukung pengawasan, tapi jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan justru dipersulit urusan administrasi,” ujarnya.
Keluhan senada disampaikan Asep. Ia mengaku petani tidak bisa membeli solar subsidi menggunakan jeriken di SPBU sehingga harus mencari alternatif dengan membeli solar dari sopir kendaraan diesel yang telah mengisi BBM.
“Kalau untuk alsintan, kami akhirnya beli ke sopir yang pakai mobil solar. Soalnya bawa jeriken ke SPBU tidak boleh,” katanya.
Selain proses yang berbelit, petani juga mengeluhkan masa berlaku QR Code yang terbatas. Saat masa aktif atau kuota habis, mereka harus kembali mengurus seluruh persyaratan administrasi.
Kondisi tersebut, menurut para petani, menghambat pekerjaan di sawah, terutama saat musim tanam dan panen yang membutuhkan alsintan setiap hari.
Mereka mendesak pemerintah, Pertamina, dan instansi terkait segera mengevaluasi mekanisme penyaluran solar subsidi untuk alsintan. Petani meminta pengawasan tetap berjalan, tetapi prosedurnya lebih sederhana agar tidak menghambat produktivitas sektor pertanian.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang belum memberikan tanggapan terkait keluhan para petani.
Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd