JAKARTA – Pelaku kejahatan siber kini tidak hanya memanfaatkan pesan spam, tetapi juga mampu meniru suara seseorang, termasuk pejabat, untuk mengelabui korban.
Kondisi ini mendorong pemerintah mempercepat penguatan sistem perlindungan konsumen digital melalui penerapan teknologi anti-scam di sektor telekomunikasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, mengungkapkan kerugian akibat spam dan scam di Indonesia terus meningkat hingga mencapai Rp7,5 triliun.
“Angka scam naik terus. Kemarin total kerugian akibat spam dan scam mencapai Rp7,5 triliun berdasarkan laporan dari Global Anti-Scam Alliance,” ujar Nezar Patria dalam keterangan resminya, Kamis (2/7/2026).
Menurut Nezar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat modus penipuan digital menjadi semakin sulit dikenali.
Salah satu yang paling berbahaya adalah voice scam, yakni penipuan melalui panggilan telepon dengan suara yang telah dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan.
“Para lansia kasihan. Banyak sekali yang kena scam dan spam. Scam yang paling bahaya dengan menelepon sebagai orang lain. Sekarang makin canggih karena bisa meniru suara orang bahkan meniru suara-suara pejabat pakai AI. Dia ketik teksnya, terus tinggal diputar ulang,” jelasnya.
Ia menilai, kelompok lanjut usia menjadi salah satu pihak yang paling rentan menjadi korban karena umumnya belum terbiasa mengenali pola penipuan digital berbasis AI yang terus berkembang.
Merespons meningkatnya ancaman tersebut, pemerintah meminta seluruh perusahaan telekomunikasi untuk memperkuat perlindungan pelanggan dengan mengadopsi teknologi anti-scam.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran penipuan melalui panggilan telepon, SMS, maupun layanan digital lainnya yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi.
“Pemerintah mendorong agar seluruh perusahaan telekomunikasi melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam, baik dalam bentuk aplikasi atau bentuk lain,” kata Nezar.
Menurutnya, implementasi teknologi tersebut tidak harus seragam. Setiap operator dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik layanan dan model bisnis masing-masing.
Nezar menambahkan, perusahaan telekomunikasi memiliki keleluasaan untuk melakukan asesmen mandiri sebelum menerapkan sistem perlindungan yang dinilai paling efektif.
Kolaborasi dengan perusahaan teknologi, operator telekomunikasi, hingga penyedia solusi keamanan siber menjadi faktor penting untuk menghadapi modus kejahatan digital yang semakin kompleks.
Dengan dukungan sistem anti-scam yang lebih canggih, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh perlindungan lebih baik dari berbagai bentuk penipuan digital, termasuk yang memanfaatkan teknologi AI untuk memalsukan identitas maupun suara korban.
Penguatan sistem keamanan digital juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang lebih aman di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.
Sumber : suara.com