SERANG – Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Dionysius Lucas Hendrawan sebagai Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten menggantikan Jatnika yang pindah tugas sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II.
Sebelumnya Dionysius Lucas Hendrawan menjabat kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY).
Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu) juga melantik Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Keuangan Syariah, lima pejabat di lingkungan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan 52 Pejabat Eselon II serta 11 Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Kementerian Keuangan. Proses pelantikan disaksikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal.
Menkeu mengatakan pelantikan pejabat merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang diharapkan dapat membawa penyegaran bagi organisasi. Proses promosi, mutasi dan pengukuhan jabatan di Kemenkeu telah mengimplementasikan manajemen talenta yang berpedoman pada sistem merit. Pejabat yang dilantik telah melewati berbagai proses seleksi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan integritas.
” Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik menggunakan seluruh pengalaman dan seluruh ilmu serta network yang dimiliki serta bekal leadership yang anda miliki untuk langsung melaksanakan tugas yang anda jabat mulai malam hari ini secara penuh tanpa adanya reservasi atau tanpa adanya jeda untuk belajar karena memang negara, perekonomian, masyarakat dan Kementerian Keuangan, mengharapkan anda untuk langsung berkarya menjalankan tugas dengan penuh profesionalitas kompetensi dan integritas, sehingga kita bisa terus menjalankan langkah-langkah penanganan covid dan penanganan untuk dampak dari pandemi covid yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ucapnya melalui siaran pers yang diterima BantenNews.co.id, Sabtu(6/2/2021).
Menkeu berharap para pejabat dapat menjalin kerja sama yang lebih erat lagi, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar unit dalam mendesain sebuah kebijakan sehingga melahirkan kebijakan yang utuh dan komprehensif. Tugas yang tidak ringan sudah menunggu.
” Penerimaan negara kita merupakan salah satu titik yang sangat strategis dan penting untuk kita amankan dan kita tingkatkan dalam kondisi Covid dimana perekonomian mengalami tekanan yang begitu berat kita tahu bahwa penerimaan negara pasti sangat terpengaruh secara grafik. Namun itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berusaha dan terus bekerja untuk mengamankan penerimaan negara dan tetap memberikan dukungan bagi dunia usaha agar mereka pulih dan bangkit kembali,”
Dibidang hukum dan kelembagaan, reformasi terutama UU Ciptaker memberikan mandat begitu banyak kepada Kemenkeu dalam berbagai aturan dibawahnya. Itu adalah prioritas untuk kita terus menjalankan dengan semangat dan tujuan yang konsisten dari UU Ciptaker itu untuk memudahkan perekonomian dan pelaku usaha didalam menciptakan kesempatan kerja. Oleh karena itu kita dituntut untuk kerja secara cepat dan tepat.”, ucapnya.
Selanjutnya, Menkeu menyampaikan harapan kepada Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Keuangan Syariah, yaitu Saudari Indah Pertiwi Nataprawira agar bisa memperkuat kemampuan komunikasi Kementerian Keuangan, dimana sebagai rumah dari perekonomian nasional keuangan syariah banyak sekali masyarakat yang masih memiliki persepsi atau mispersepsi terhadap peranan Kementerian Keuangan dan peranan dari komite serta tugas-tugas untuk menjalankan dan menjaga keuangan negara di satu sisi serta mendukung dan membangun ekonomi Islam.
“Saya berharap direktur utama dan jajarannya dapat mengelola kerjasama dana pembangunan internasional atau endowment fund dan dana dalam pemberian hibah maupun bantuan kepada pemerintah atau lembaga asing secara akuntabel sesuai dengan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dan itu artinya bekerja sama secara erat dengan Kementerian Luar Negeri utamanya dan kementerian atau lembaga lain yang terkait”, pesan Menkeu kepada Pejabat LDKPI yang baru dilantik.
Untuk Pejabat di unit Sekretariat Jenderal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Menkeu menyampaikan untuk terus memfokuskan peningkatan dari kualitas sumber daya manusia dan transformasi organisasi menuju era digital.
Sedangkan kepada para pejabat dibidang perpajakan, Menkeu berharap agar dapat mengamankan penerimaan negara dan sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas kita mengamankan penerimaan negara dan sekaligus melakukan reformasi baik dari sisi sumber daya manusia dan organisasi dan pengelolaan data serta untuk membangun korteks sistem.
“Tahun depan kita akan menjadi tuan rumah G20 di mana isu perpajakan internasional sangat sangat penting. Saya berharap DJP dan pejabat yang dilantik dan pejabat lainnya mampu menjalankan tugas itu dengan nilai-nilai skor sempurna artinya tercapai target target yang sudah kita tentukan”, ujar Menkeu.
Menkeu berpesan kepada pejabat yang dilantik di unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menjaga tata kelola di dalam mengelola kas dan perbendaharaan serta meningkatkan kualitas belanja merupakan tema penting kita. Inovasi dan beberapa hal yang perlu diadaptasi dengan adanya perkembangan teknologi adalah suatu keharusan dan keniscayaan.
“Lain halnya dengan pejabat di unit yang menduduki jabatan di unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Menkeu menyampaikan bahwa “kita memiliki aset negara yang begitu banyak maka tantangan kita adalah bagaimana menggunakan aset-aset tersebut agar semakin Memberikan manfaat produktif dan memberikan dukungan bagi perekonomian kita,” ucapnya.
Bagi pejabat fungsional serta eselon II dan III yang dilantik, Menkeu berpesan agar dapat menjadi role model sebagai pemimpin yang bisa meningkatkan kinerja dari Kementerian Keuangan dan bisa memberikan inspirasi yang bisa memberikan suasana bekerja yang ekuilibrium antara kerja dan non bekerja (work life balance) yang menentukan kinerja dari Kementerian Keuangan.
(Dhe/Red)
