PANDEGLANG – Aktivis BEM Nusantara Banten menyoroti akun media sosial resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pandeglang yang sempat mengunggah kegiatan yang dikaitkan dengan salah satu partai politik.
Mereka mempertanyakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) karena akun pemerintah mempublikasikan konten yang beririsan dengan aktivitas politik.
Aktivis BEM Nusantara Banten Bidang Sosial Politik, Rapiudin, menilai unggahan tersebut berpotensi membentuk persepsi publik bahwa Disparbud Pandeglang memiliki kedekatan dengan partai tertentu.
“Terkait persoalan itu, ini sangat mengkhawatirkan. Perspektif masyarakat bisa mengarah bahwa Disparbud Pandeglang terafiliasi dengan Partai Demokrat,” kata Rapiudin, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, keterlibatan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Rizki Natakusumah, dalam kegiatan yang diunggah semakin memperkuat sorotan publik.
“Posisinya ada keterlibatan anggota DPR RI Partai Demokrat, salah satunya Rizki Natakusumah. Akibatnya masyarakat bisa menjadi skeptis terhadap netralitas Disparbud. Jangan sampai muncul anggapan ada politisasi birokrasi,” ujarnya.
Rapiudin menegaskan, ASN wajib menjaga independensi dan tidak boleh menunjukkan keberpihakan politik, terlebih melalui akun resmi pemerintah.
“ASN harus netral. Mereka tidak boleh cenderung atau berpihak kepada partai politik mana pun. Independensi harus dijaga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pandeglang agar lebih berhati-hati dalam mengelola konten media sosial resmi pemerintah. Menurutnya, akun instansi harus fokus menyampaikan informasi pelayanan publik, program kerja, dan kegiatan pemerintahan.
“Jangan sampai dinas yang tugasnya melayani masyarakat justru memunculkan persepsi terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu,” katanya.
BEM Nusantara Banten mengaku akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Disparbud Pandeglang sebagai bentuk kritik terhadap persoalan tersebut.
“Hari Kamis kami akan menggelar aksi di Disparbud Pandeglang. Surat pemberitahuan akan kami sampaikan ke Intelkam Polres Pandeglang pada hari Senin. Ini harus menjadi evaluasi bagi seluruh dinas,” ujarnya.
Sorotan terhadap Disparbud Pandeglang semakin menguat setelah konten yang dipersoalkan tidak lagi muncul di akun media sosial resmi instansi. Publik menduga pengelola akun telah menghapus unggahan tersebut setelah ramai diperbincangkan.
Sebelumnya, akun resmi Disparbud Pandeglang mengunggah kegiatan bersih-bersih yang melibatkan sejumlah ASN dan dikaitkan dengan Partai Demokrat. Unggahan itu kemudian memicu perdebatan mengenai batas netralitas ASN dan penggunaan media sosial pemerintah.
Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd