SERANG – Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, membuka kemungkinan evaluasi tunjangan kinerja (tukin) kepala sekolah SMA dan SMK yang mencapai Rp14,5 juta per bulan. Namun, ia mengingatkan pemotongan tukin bisa berdampak besar terhadap kondisi keuangan ASN.

Pernyataan itu disampaikan Dimyati merespons sorotan anggota DPRD Banten Musa Weliansyah dalam rapat paripurna DPRD Banten, Selasa (22/9/2026).

Musa sebelumnya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov).Banten mengevaluasi besaran tukin kepala sekolah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Itu kan aspirasi ya yang disampaikan, nanti kita evaluasi. Kita cek, tapi ya saya sampaikan kalau tukin dikurangi, impact-nya luar biasa, efeknya luar biasa,” kata Dimyati seusai rapat paripurna di DPRD Banten.

Dimyati mengatakan pemotongan tukin dapat memengaruhi kemampuan ASN memenuhi kewajiban keuangan. Ia menyebut banyak ASN memiliki pinjaman di Bank Banten maupun perbankan lain.

“Termasuk mereka kan rata-rata ASN itu punya utang ke Bank Banten atau bank-bank lain. Jadi kalau dikurangi memang yang terjadi adalah restrukturisasi utang,” ujarnya.

Menurut Dimyati, kondisi tersebut perlu masuk dalam pertimbangan sebelum Pemprov Banten mengambil kebijakan pemotongan tukin. Ia juga menyebut sebagian ASN tidak menikmati kenaikan tukin dalam empat hingga lima tahun terakhir.

Dimyati mengakui, pemotongan tukin tetap menjadi salah satu opsi jika pemerintah tidak menemukan sumber anggaran lain. Namun, ia meminta kebijakan tersebut tidak berulang.

“Itu paling pahit apabila tidak ada anggaran yang lain maka diambil dari situ (pemotongan tukin) dan minta toleran dari teman-teman. Tapi jangan dua kali, maksimal satu kali saja. Kasihan ASN kita. Saya merasakan itu. Dan Bank Banten juga akan terdegradasi,” ucapnya.

Pemprov Banten selanjutnya akan mengevaluasi besaran tukin kepala sekolah dan kebijakan tukin ASN sebelum mengambil keputusan.

Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd