CILEGON – Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengaku dirinya telah mengetahui banyaknya pertanyaan dari berbagai kalangan kaitan kapan dirinya akan dilantik sebagai Walikota Cilegon definitif. Menurut Edi, pertanyaan itu tak hanya berasal dari kalangan di luar pemerintahan saja, namun juga dari dalam pemerintahan itu sendiri.
Menjawab pertanyaan itu, Edi mengilustrasikannya dengan Undur-undur. Serangga berjalan lambat dengan cara mundur yang biasa hidup di tanah berpasir yang menjadi gambaran lambannya kerja pemerintahan.
“Itu kan namanya birokrasi ya, jalannya kayak Undur-undur. Pasti saya ditanya, Plt kapan katanya definitifnya ini, ya kan? Kan Undur-undur birokrasinya ini,” ucap Edi kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Adanya mekanisme dan tahapan yang harus dilalui pemerintah daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ke arah tersebut, belum lagi keterlibatan DPRD Cilegon dan Pemprov Banten menurutnya sudah membangun kesan lambannya kerja pemerintahan yang tak pelak mengundang tanda tanya di banyak kalangan.
“Coba saja, (Surat Keputusan) pemberhentian sementara sudah ada, terus berarti harus pemberhentian tetap, baru diparipurnakan, baru mengusulkan saya di paripurna (sebagai Walikota definif) sambil mengusulkan saya melalui gubernur. Barulah nanti ke Depdagri kan. Tapi turun ngga, cepat atau ngga, ya barulah paripurna lagi menetapkan saya (pelantikan). Jadi suwe (lama) kan?,” paparnya.
Edi sendiri diketahui menyandang status Plt sejak 25 September 2017 silam, menyusul terbitnya Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 132.36/4424/SC tentang Penugasan Wakil Walikota Cilegon sebagai Plt Walikota Cilegon, hanya berselang dua hari setelah Walikota Cilegon Non Aktif Tb Iman Ariyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kala itu. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
