PANDEGLANG – Sekitar 5.600 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Pandeglang menanti kepastian perubahan status menjadi PPPK penuh waktu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menyambut positif rencana pengangkatan pada 2027. Tetapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menyiapkan langkah teknis karena masih menunggu regulasi pemerintah pusat.
Kepala Bidang Formasi dan Mutasi BKPSDM Pandeglang, Tb Achmad Fitriana mengatakan, ribuan PPPK paruh waktu tersebut berasal dari tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis.
“Kami dari BKPSDM senang sekali mendengar informasi terkait perubahan status teman-teman PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Achmad, Selasa (10/11/2026).
Meski menyambut baik rencana tersebut, lanjut Achmad, pihaknya belum bisa memastikan jadwal maupun mekanisme pengalihan status.
Achmad menegaskan, pemerintah daerah harus menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Ia berharap pemerintah mengangkat seluruh PPPK paruh waktu secara serentak tanpa membedakan kategori pekerjaan. Menurutnya, pengangkatan secara bertahap berpotensi memicu kecemburuan dan polemik di kalangan pegawai.
“Harapan kami semuanya, tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan diangkat tidak bertahap, tapi sekaligus,” ujarnya.
Achmad mengaku, mendengar informasi pemerintah kemungkinan memprioritaskan tenaga guru, kemudian tenaga teknis yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Namun, ia menegaskan, informasi tersebut belum memiliki kepastian karena pemerintah pusat belum menerbitkan ketentuan resmi.
Dari sisi anggaran, BKPSDM menilai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berpotensi mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD Pandeglang. Potensi penghematan itu bergantung pada skema pembiayaan gaji yang nantinya pemerintah pusat tetapkan.
“Kalau teman-teman paruh waktu beralih menjadi penuh waktu dan gajinya ditanggung pusat, tentu akan mengurangi beban fiskal kita di kabupaten,” jelasnya.
Meski begitu, pemerintah daerah tetap harus memastikan data dan status kepegawaian setiap calon penerima.
BKPSDM akan membutuhkan proses validasi dan verifikasi untuk memastikan sekitar 5.600 PPPK paruh waktu tersebut masih aktif bekerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Achmad berharap, pemerintah pusat mempercepat proses tersebut, terutama bagi pegawai yang sudah masuk dalam database kepegawaian. Ia meminta pemerintah tidak mempersulit proses peralihan status selama para pegawai memenuhi persyaratan.
“Mudah-mudahan pelaksanaan validasi dan verifikasinya bisa lebih cepat, sehingga peralihan status teman-teman PPPK paruh waktu ini dapat ditangani secara serius,” tandasnya.
Penulis : Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd