SERANG – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tetap berkomitmen memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Jabar Banten (bjb) ke PT. Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten. Namun, kata dia, dalam pemindahan itu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Pemprov berkomitmen sesuai dengan arahan pak Gubernur setelah akan segera memindahkan RKUD dari bjb ke Bank Banten dengan prinsip kehati-hatian, dan semua sudah kita lalui,” ujar Rina.
Rina juga mengaku, saat ini Pemprov Banten sudah mengajukan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita sekarang sedang bersurat kepada Kemendagri, Kemenkeu, dan BPK, meminta arahan, meminta pendapat hukum juga dari Kejati. Soal kapan pemindahannya kita masih menunggu hasil arahan dari Kemendagri,” katanya.
“Tenggat waktu itu berdasarkan respons dari masing-masing, tunggu aja,” sambungnya.
Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengaku akan segera memindahkan kembali RKUD dari BJB ke Bank Banten. Meski begitu, pihaknya juga meminta waktu untuk melakukan persiapan pemindahan.
“Targetnya segera (dipindahkan). Dan itu sudah disetujui. Prinsipnya sudah ngga ada masalah, cuma perbaikan saja,” ujar WH.
WH menyebut, terdapat sejumlah item yang harus diperhatikan sebelum memindahkan kembali RKUD ke Bank Banten. Salah satunya, Pemprov Banten harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kemendagri.
“Kita harus memberitahu Kemendagri. Kita siapkan juga perubahan rekeningnya. Kita siapkan instrumennya, dananya juga harus diperhatikan. Lalu warga ASN (Pemprov Banten) yang punya rekening (bjb) ada jeda waktu mengembalikan lagi ke Bank Banten,” katanya. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
