TANGSEL – Belakangan Ini masyarakat dihebohkan dengan maraknya kerajaan-kerajaan baru yang bermunculan seperti Keraton Agung Sejahat, Sunda Empire, dan terakhir King of the king yang ada di Tangerang.
Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) KPH Eddy S Wirabhumi menganggap bahwa, banyaknya kerajaan baru yang bermunculan itu lantaran masyarakat Indonesia masih banyak yang mencintai kebudayaan.
Namun, kata Eddy, implementasi kecintaannya itu diterapkan dengan cara yang salah dengan membuat kerajaan-kerajaan baru, ditambah dengan di dalamnya banyak mimpi-mimpi kosong.
“Kalau saya lihat si ini sebetulnya mereka-mereka ini orang yang cinta kepada budaya. Masyarakat kita kepengan ada perubahan dalam hidupnya, lalu mereka mencoba untuk mengisi itu dengan memberikan mimpi-mimpi kosong kepada masyarakat,” kata Eddy dalam pertemuan MAKN di salah satu hotel di Serpong, Rabu (29/1/2020).
Seperti diketahui, dalam kerajaan-kerajaan yang baru muncul tersebut, mereka dikatakan bisa mencairkan dana revolusi Soekarno berjumlah triliunan yang tersimpan di Swiss.
Selain itu, dikatakan juga, mereka lah yang membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Monetary Foundation (IMF), dan bank dunia.
“Kalau kerajaan yang asli pasti tidak aneh-aneh pemikirannya. Kalau sudah ngomong tentang punya dana di luar, bisa mencairkan ini itu, dunia tunduk kepadanya, dan lain-lain, itu pasti palsu atau abal-abal,” ungkap Eddy mengarah ke kerajaan-kerajaan baru itu.
Menurut Eddy, seorang keturunan raja yang asli tidak bisa disamakan dengan yang belakangan muncul itu. Mereka (raja asli), lanjut eddy, adalah orang terhormat dan sangat dihormati oleh masyarakat.
“Mohon maaf, masa seorang keturunan raja yang asli disamakan dengan yang barusan masuk di Polda Jawa Barat, kan beda. Beliau-beliau itu orang terhormat dan dihormati karena memang garis keturunannya jelas. Kalau yang baru-baru itu ya hanya kelompok halusinasi saja,” jelasnya.
“Jadi menurut saya hikmahnya adalah hayu kita kembali kepada jati diri kebudayaan kita. Kita cintai kebudayaan kita sendiri melalui pusat-pusat kebudayaan yang sudah ada ini, bukannya malah membentuk yang aneh-aneh,” tambahnya.
Sementara MAKN sendiri, papar Eddy, sebelum dibentuk oleh Presiden Joko Widodo 1 tahun yang lalu, sebelumnya sudah ada dengan nama yang berbeda pula. Di dalamnya terdapat kerajaan-kerajaan besar yang ada sebelum terbentuknya Negara Indonesia, dan masih ada sampai sekarang. Sedangkan kerajaan-kerajaan yang sudah tidak ada tidak masuk dalam MAKN.
“Indonesia ini kan dulu banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil, dari yang mulai hanya sebesar Kecamatan itu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah yang sudah tidak ada itu tidak kita masukkan. Sedangkan yang sudah tidak ada tapi masih mempunyai garis keturunan seperti Demak itu dan masih banyak lagi, hanya menjadi anggota saja dan tidak masuk dewan kerajaan,” papar Eddy.
Di samping itu, terkait legalitas sebagai kerajaan yang sudah ada sebelum NKRI, kata Eddy, sebetulnya mendapat perlindungan konstitusi dan dijamin dalam pasal 18 UUD 1945.
“Jadi sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana yang sudah ada ini bisa menjalankan sinkronisasi program agar pusat-pusat kebudayaan ini tidak mati,” pungkasnya.
(Ihy/Red)