SERANG – Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis menilai setidaknya terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Diketahui, pada 12 Mei 2022 mendatang masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022, Wahidin Halim – Andika Hazrumy.(WH-Andika) akan berakhir.
Menurt Muhlis, kriteria pertama Pj Gubernur adalah pejabat eselon I. “Yang jelas eselon I. Golongannya IVA kalau ngga salah,” ujarnya, Rabu (16/3/2022).
Kedua, lanjut Muhlis, Pj Gubernur harus terampil dalam berkomunikasi dan juga demokratis.
“Yang terpenting siapapun Pj Gubernurnya mau dengar, demokratis, mengedepankan dialog. Karena persoalan selama ini dalam tanda kutip itu soal komunikasi yang kurang terjalin dengan baik. Baik itu dengan legislatif maupun dengan organ-organ lainnya,” kata Muhlis.
Dirinya juga mencontohkan komunikasi yang kurang baik terjadi antara kepala daerah dengan buruh. “Kalau (buruh) ditemuin (Gubernur), didengarkan (aspirasinya) lalu disampaikan seperti ini, begini, mungkin juga ngga (akan ada demonstrasi) kayak kemarin,” katanya.
Ketiga, politisi PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Tangerang itu juga berharap Pj Gubernur juga mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Khususnya dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Tata kelola pemerintahan di Banten terutama reformasi birokrasi, saya pikir masih perlu ditingkatkan. Terutama persoalan kompetensi ASN yang harus ditambah. Makanya (Pj Gubernur) nantinya harus mempunyai kemampuan manajerial,” ucapnya.
Saat ditanya apakah Pj Gubernur harus berasal dari putra daerah, Muhlis menilai, hal itu bukanlah syarat yang mutlak.
“Tidak penting putra daerah atau bukan. Yang penting punya tiga kriteria, pertama dirinya itu eselon I, kedua komunikasi dan ketiga kemampuan manajerial,” tegasnya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
