PANDEGLANG – Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang akan memberikan Kartu Berkah bagi warga miskin di Pandeglang hingga saat ini belum terrealisasi. Padahal Kartu Berkah sudah digemborkan sejak masa kampanye Irna Narulita-Tanto Warsono Arban sebelum jadi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Menurut Irna, Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan kartu untuk jaminan pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin, oleh karena itu ia tidak mau tumpang tindih bantuan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Tapi pemerintah pusat menyampaikan kepada daerah tidak boleh tumpang tindih. Kalau sudah ada Kartu Indondesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat jangan buat kartu-kartu yang lain yang membingungkan di bawah,” kata Irna, Rabu (5/9/2018).
Ia menjelaskan, nantinya kartu Berkah tersebut bisa digunakan untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kesehatan yang belum tercover baik dari bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, namun dengan catatan kartu tersebut harus terintegrasi agar tidak tumpang tindih.
“Skemanya nanti kartu berkah itu nanti ada rumah tidak layak huni di dalamnya ada bantuan sekolah. Kecuali yang terintegrasi yang memang belum tercover oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang kami buat kartunya. Kan kita sudah punya Kartu Berkah untuk Rumah Tidak Layak Huni dan Kesehatan, pemerintah pusat sudah membantu untuk RTLH tapi tidak masuk ke dalam kartu berkah,” ucapnya.
Ia berharap, dengan banyaknya bantuan dari pemerintah dapat menimbulkan kemandirian bagi warga miskin agar bisa mandiri secara ekonomi.
“Intinya masyarakat bisa meninggalkan kemiskinan, bisa membunuh kemiskinan dengan program yang sudah diberikan pemerintah sehingga mereka bisa mandiri, yang belum kebagian insya Allah akan jadi sasaran selanjutnya,” harapnya. (Med/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
