CILEGON – DPRD Cilegon merespon adanya polemik yang terjadi di internal pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon dalam proses penyelesaian konflik ketenagakerjaan antara puluhan karyawan dengan manajemen PT Selago Makmur Plantation (SMP).
Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Faturohmi mengatakan pihaknya akan mengambil sikap tegas atas polemik tersebut mengingat persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT SMP itu sempat pula ditangani parlemen.
“Saya selaku Ketua Komisi II akan segera memanggil Kadisnaker dan kami akan meminta kejelasan terkait persoalan yang terjadi. Keinginan kami minggu depan sudah kami panggil, karena saat ini masih kami koordinasikan di internal Komisi,” ujarnya, Sabtu (11/7/2020).
Baca : Abaikan Perintah Mediasi PT Selago, Kadisnaker Cilegon Tegur ASN Mediator
Politisi partai Gerindra ini bahkan menyesalkan polemik yang terjadi antara Kepala Disnaker, Soeparman dan empat ASN Mediator itu sampai meluas dan menjadi konsumsi publik. Terlebih di tengah kesulitan ekonomi saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
“Kami menyayangkan adanya hal tersebut, mengingat saat ini Cilegon sedang banyak persoalan PHK yang terjadi dan perlu keseriusan semua pihak untuk menangani, melakukan pembinaan, dan memediasi agar PHK dapat diminimalisir,” katanya.
Lebih jauh, dirinya bahkan tidak segan akan mendesak Walikota Cilegon, Edi Ariadi agar mengambil tindakan tegas terhadap kinerja ASN di Disnaker Cilegon terlebih bila polemik itu tak kunjung selesai.
“Jika persoalan tersebut tidak juga mereda, maka kami minta walikota Cilegon agar memberikan teguran bahkan sanksi jika diperlukan kepada bawahannya khususnya di lingkungan Disnaker,” tegasnya.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi persoalan seperti yang terjadi saat ini, karena masyarakat sangat membutuhkan optimalisasi kinerja pemerintah, bekerjalah sesuai tupoksi masing-masing, jagalah integritas dan menjaga disiplin,” imbuhnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disiniÂ
