SERANG – Tokoh Banten KH Embay Mulya Syarief menyoroti rencana pergantian Wakil Presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, penentuan sosok pengganti Gibran merupakan hak pihak yang memiliki kewenangan konstitusional.
Namun, ia berharap Indonesia mendapatkan figur pemimpin yang memiliki akhlak dan perilaku baik.
“Yang berakhlak gitu, jangan yang pelanga-pelongo,” kata Embay, Minggu (15/11/2026).
Embay juga melontarkan kritik terhadap proses politik yang mengantarkan Gibran ke kursi wakil presiden. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Embay, proses tersebut mencederai kehormatan demokrasi karena membuka jalan bagi kepentingan politik melalui putusan yang ia nilai tidak terhormat.
“Bagaimana dia ingin berkuasa dengan cara yang tidak terhormat, dengan cara memanipulasi keputusan waktu itu, MK. Itu tidak terhormat,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap orang memiliki hak untuk mengejar jabatan presiden. Namun, ambisi politik harus mengikuti aturan konstitusi dan mekanisme pemilihan umum (pemilu).
Embay menilai tidak boleh ada jalan pintas untuk merebut kekuasaan. Siapa pun, tanpa memandang latar belakang sosial, berhak mencalonkan diri selama memenuhi persyaratan dan mengikuti tahapan pemilu.
“Kalau mau menjadi presiden, silakan. Tukang becak saja boleh mencalonkan diri sebagai presiden, asalkan melalui sistem, yaitu lewat pemilu. Tidak ada cara lain,” tegasnya.
Di tengah dinamika politik tersebut, Embay berharap aparat keamanan menjaga stabilitas nasional dan mencegah tindakan yang berpotensi memicu perpecahan.
“Mudah-mudahan Allah melindungi bangsa Indonesia dari perpecahan dan segala macam gangguan,” ucapnya.
Embay juga kembali menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri. Ia berharap pemerintah menjaga stabilitas nasional sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
Tags: KH Embay Mulya Syarief, Tokoh Banten, Gibran Rakabuming Raka, Wacana Pergantian Wakil Presiden, Wakil Presiden, Prabowo Subianto, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK, Demokrasi, Konstitusi, Pemilu, Stabilitas Nasional, Kapolri, Politik Indonesia, Banten
Penulis: Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Wahyudin