TANGSEL – Pengamat pendidikan sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, meminta Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan asesmen yang menjadi dasar rencana memasukkan siswa bermasalah ke barak TNI.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup didasarkan pada anggapan bahwa barak dapat membentuk kedisiplinan.
“Dalam mengelola pendidikan, tentu saja segalanya harus terencana. Pemprov Banten seharusnya menunjukkan dulu hasil asesmen. Apakah benar yang dibutuhkan untuk menurunkan tingkat tawuran atau kenakalan remaja di Banten itu dengan cara memasukkan mereka ke barak?” ujar Iman saat dihubungi melalui Instagram, Rabu (30/9/2026).
Iman juga mempertanyakan bukti efektivitas model serupa di Jawa Barat. Menurut dia, belum jelas apakah pembinaan di barak berdampak terhadap angka tawuran atau kenakalan remaja.
“Sampai saat ini pun tidak jelas hasilnya, apakah ada penurunan atau justru malah kenaikan tawuran atau kenakalan remaja,” tuturnya.
Guru sejarah itu mengatakan pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana hak belajar siswa tetap dipenuhi selama mengikuti pembinaan, termasuk pengaturan waktu belajar, kurikulum, serta pembagian tanggung jawab antara sekolah dan pihak yang membina.
“Resikonya ada banyak sekali sebetulnya. Yang pertama adalah ketika anak dimasukkan ke barak ini kan harus ada pengaturan tentang jam belajar mereka. Yang kedua adalah penyesuaian kurikulum, dan yang ketiga bagaimana cara guru mengatur hak-hak belajar anak-anak ini,” katanya.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Kabinet Bayangan itu, pendekatan disiplin dalam pendidikan semestinya tidak bertumpu pada rasa takut terhadap figur militer. Ia menyebut konsep disiplin positif yang mendorong siswa memahami disiplin sebagai kesadaran diri.
“Bukan menjadi disiplin karena melihat sosok orang dewasa yang tegap, militer, keras, dan menakutkan. Karena rasa takut itu hanya bersifat sementara. Kalau anak-anak ini takut kepada TNI karena ada di barak, lalu bagaimana dengan situasi ketika anak-anak ini tidak ketemu dengan tentara, dengan aparat? Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah atau Pemprov Banten terutama,” jelasnya.
Iman juga merujuk program pembinaan pelajar di barak pada 1997 yang, menurut dia, dihentikan karena tidak terbukti mengurangi tawuran.
“Jika mengacu kepada sejarah, ya, Brigjen SBY itu pada tahun ’97 itu menghentikan program memasukkan anak ke barak karena tidak ada bukti bahwa itu menghentikan atau mengurangi tawuran,” tuturnya.
Karena itu, Iman meminta program tersebut tidak sekadar menjadi cara memindahkan persoalan dari sekolah ke barak.
“Saya kira hal-hal semacam ini harusnya dibuat desainnya terlebih dahulu ya, bukan menyelesaikan masalah dengan memindahkan masalahnya ke barak. Saya kira pendidikan tidak seperti itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov Banten berencana melibatkan TNI dalam pembinaan siswa yang dianggap membutuhkan penanganan, seperti yang sering membolos, banyak absen, atau terlibat tawuran.
Program tersebut rencananya berlangsung di tiga lokasi, yakni Yonif 320/Badak Putih Pandeglang, Batalyon Kavaleri 9 Tangerang Selatan, dan Grup 1 Kopassus Serang.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: M Rizki