Beranda Pemerintahan SILPA Rp125 M pada APBD 2025 Disoal DPRD Kabupaten Serang 

SILPA Rp125 M pada APBD 2025 Disoal DPRD Kabupaten Serang 

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum. (Rasyid/bantennews)

KAB. SERANG — Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) 2025 menjadi sorotan dari DPRD Kabupaten Serang.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menilai, angka tersebut harus dikaji secara serius, terutama di tengah belum bergeraknya sejumlah program fisik pada tahun anggaran berjalan di tahun 2026.

Menurut Ulum, Badan Anggaran DPRD akan menjadikan persoalan ini sebagai catatan penting dalam pembahasan evaluasi anggaran.

Sorotan utama DPRD bukan hanya pada besarnya nilai SILPA, tetapi juga pada pertanyaan mendasar apakah angka itu lahir dari efisiensi anggaran atau justru menunjukkan adanya program yang gagal dijalankan.

“Ini akan menjadi catatan Badan Anggaran. Kami harus melihat apakah ini hasil efisiensi atau justru ada perencanaan yang gagal dilaksanakan,” ujar Ulum, Senin (22/6/2026).

Ia mengungkapkan, pandangan fraksi-fraksi di DPRD melihat, angka itu bisa menjadi indikator kehati-hatian pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran.

Namun di sisi lain, SILPA yang terlalu besar juga memunculkan tanda tanya besar terhadap efektivitas penyerapan anggaran.

Menurutnya, anggaran yang tidak terserap berarti ada belanja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Besarnya SILPA memang bisa dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dan efisiensi. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan ada belanja yang tidak digunakan,” tegasnya.

Ulum menilai, DPRD harus membedah lebih dalam akar persoalan tersebut. Ia tidak ingin SILPA besar justru menutupi lemahnya perencanaan atau lambannya eksekusi program pembangunan.

Apalagi hingga kini, sejumlah program fisik di Kabupaten Serang disebut belum berjalan optimal.

Kondisi itu menimbulkan pertanyaan soal kesiapan perencanaan, efektivitas eksekusi, hingga manajemen waktu pelaksanaan program.

Ulum menegaskan, seluruh aspek itu akan menjadi fokus pembahasan di tingkat Badan Anggaran.

Baca Juga :  Proyek OPD Pemkot Tangerang Banyak Gagal Lelang, Ini Faktor Penyebabnya Menurut Pj Walikota

“Apakah indikatornya murni efisiensi, atau justru ada kekurangan waktu pelaksanaan sehingga belanja tidak terserap? Semua harus dikaji secara mendalam dan komprehensif,” katanya.

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah