JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam peta politik nasional. Perhatian publik kini tertuju pada satu pertanyaan besar: siapa figur yang paling tepat menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto?
Persoalannya bukan sekadar mencari tokoh populer atau figur yang memiliki dukungan partai besar. Wakil presiden berikutnya harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan, membangun komunikasi politik, memahami persoalan negara, sekaligus memiliki kapasitas untuk membantu presiden menjalankan agenda pembangunan.
MPR RI telah mengonfirmasi menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan dan proses pengisiannya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi.
Dari sejumlah nama yang mulai beredar, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang mendapat perhatian. Namanya bahkan masuk dalam daftar delapan tokoh potensial yang disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Daftar tersebut juga memuat Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Zulkifli Hasan.
Namun, masuknya nama-nama tersebut dalam bursa belum berarti mereka telah menjadi calon resmi. Presiden Prabowo memiliki peran konstitusional untuk mengajukan dua nama, sedangkan MPR yang akan memilih satu di antaranya.
Menilai kandidat
Ada tiga ukuran yang semestinya menjadi dasar penilaian. Pertama, kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan dan membangun hubungan kerja yang efektif dengan presiden. Kedua, pengalaman mengelola lembaga negara serta memahami persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Ketiga, kemampuan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, parlemen, partai politik, dan masyarakat.
Dengan ukuran tersebut, Sufmi Dasco Ahmad layak ditempatkan sebagai salah satu kandidat terkuat. Namun, bukan berarti nama lain otomatis kalah kapasitas. Pilihan terbaik tetap bergantung pada kebutuhan pemerintahan Prabowo dalam sisa masa jabatan 2024–2029.
1. Sufmi Dasco Ahmad
Dasco memiliki modal yang cukup lengkap di bidang politik dan parlemen. Ia telah terlibat dalam Partai Gerindra sejak awal pendiriannya pada 2008, pernah menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III, dan menjabat Wakil Ketua DPR sejak 2019. Saat ini, ia juga menjabat Ketua Harian DPP Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI yang mengoordinasikan bidang politik dan keamanan.
Pengalaman tersebut membuat Dasco memiliki pemahaman tentang dinamika parlemen sekaligus komunikasi antarkekuatan politik. Posisi strategisnya di Gerindra juga dapat menjadi modal untuk menjaga koordinasi antara partai pengusung dan pemerintahan. Dalam situasi ketika pemerintah membutuhkan stabilitas politik, kemampuan membangun komunikasi dan meredam ketegangan menjadi nilai penting.
Kelebihan Dasco terletak pada pengalaman politik praktis dan kedekatannya dengan pusat pengambilan keputusan. Ia bukan figur yang baru masuk ke lingkaran kekuasaan, melainkan telah lama terlibat dalam proses politik yang mengantarkan Prabowo ke pemerintahan.
Meski demikian, ada satu hal yang perlu diuji: apakah pengalaman sebagai pengelola komunikasi politik dan parlemen cukup untuk menjawab tantangan pemerintahan yang jauh lebih luas? Jabatan wakil presiden tidak hanya menuntut kemampuan menjaga soliditas politik, tetapi juga kapasitas memahami kebijakan publik, mengawasi pelaksanaan program, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Jika prioritas Prabowo adalah menjaga stabilitas koalisi, memperkuat komunikasi politik, dan memastikan agenda pemerintahan berjalan tanpa banyak gesekan, Dasco merupakan pilihan yang masuk akal.
2. Puan Maharani
Puan Maharani memiliki modal berbeda. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2014–2019 serta Ketua DPR RI pada 2019–2024. Pengalaman tersebut memberinya bekal di bidang pemerintahan dan legislasi.
Puan juga memiliki posisi penting di PDI Perjuangan. Kehadirannya sebagai wakil presiden berpotensi memberi dimensi baru dalam hubungan pemerintah dengan partai politik di luar Gerindra dan partai-partai pendukung utama pemerintahan.
Dari sisi pengalaman, Puan termasuk figur yang memiliki rekam jejak panjang di lembaga eksekutif dan legislatif. Ia memahami bagaimana kebijakan pemerintah disusun sekaligus bagaimana proses politik di parlemen bekerja.
Tantangannya adalah membangun hubungan politik yang produktif dengan Presiden Prabowo dan memastikan perbedaan kepentingan partai tidak menghambat kerja pemerintahan. Jika mampu menjalankan peran tersebut, Puan dapat menjadi pilihan yang menawarkan pengalaman sekaligus jembatan komunikasi politik.
3. Agus Harimurti Yudhoyono
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga memiliki bekal yang patut diperhitungkan. Latar belakangnya berasal dari militer, kemudian masuk ke dunia politik dan memimpin Partai Demokrat. Ia juga pernah menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN sebelum dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pengalaman tersebut memperlihatkan AHY memiliki kombinasi kepemimpinan organisasi, pengalaman pemerintahan, dan kemampuan mengelola agenda pembangunan. Latar belakang pendidikannya di bidang kepemimpinan, administrasi publik, dan studi strategis juga menjadi bagian dari modal profesionalnya.
AHY dapat dipertimbangkan jika pemerintahan membutuhkan wakil presiden yang memberi perhatian lebih besar pada pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan koordinasi lintas kementerian.
Namun, tantangannya adalah membuktikan kapasitas kepemimpinan pada level nasional yang lebih luas. Jabatan wakil presiden menuntut kemampuan mengelola persoalan lintas sektor, bukan hanya menjalankan koordinasi pada bidang tertentu.
4. Bahlil Lahadalia dan Cak Imin
Bahlil Lahadalia dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga masuk dalam daftar tokoh yang disebut Golkar. Keduanya memiliki kekuatan politik dan pengalaman di pemerintahan, sehingga tidak bisa diabaikan dalam pembahasan calon pengganti Gibran.
Bahlil memiliki basis pengalaman di sektor pemerintahan dan politik partai. Sementara Cak Imin mempunyai pengalaman panjang dalam kepemimpinan partai dan pemerintahan. Keduanya dapat menjadi pilihan jika Prabowo mengutamakan penguatan komunikasi politik dan konsolidasi dukungan dari kelompok-kelompok partai.
Namun, penilaian terhadap keduanya tetap harus mengacu pada kemampuan menjalankan fungsi wakil presiden secara menyeluruh. Besarnya jaringan politik tidak otomatis menjamin keberhasilan dalam mengawal kebijakan negara.
5. Sugiono, Ahmad Muzani, dan Zulkifli Hasan
Selain nama-nama tersebut, Golkar turut menyebut Sugiono, Ahmad Muzani, dan Zulkifli Hasan. Ketiganya memperlihatkan bahwa bursa calon wakil presiden tidak hanya berkutat pada satu partai, tetapi juga mempertimbangkan figur yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun organisasi politik.
Masuknya nama-nama tersebut menunjukkan bahwa keputusan Prabowo nantinya tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas. Faktor pengalaman, kepercayaan politik, kemampuan bekerja sama, dan kebutuhan konsolidasi pemerintahan kemungkinan akan menjadi pertimbangan penting.
Siapa yang paling layak?
Jika harus memilih berdasarkan kebutuhan menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi salah satu pilihan paling kuat. Pengalamannya di DPR, kepemimpinan di Gerindra, serta keterlibatannya dalam komunikasi politik nasional menjadi modal yang relevan untuk mendampingi Prabowo.
Namun, Dasco bukan satu-satunya figur yang memiliki kapasitas. Puan Maharani menawarkan pengalaman di parlemen dan pemerintahan, sedangkan AHY membawa kombinasi pengalaman militer, kepemimpinan partai, dan koordinasi pemerintahan. Ketiganya memiliki keunggulan yang berbeda dan dapat dipertimbangkan berdasarkan arah pemerintahan ke depan.
Pada akhirnya, wakil presiden bukan sekadar pendamping presiden dalam acara kenegaraan. Posisi tersebut membutuhkan kemampuan membantu presiden mengurai persoalan nasional, mengawal kebijakan, menjaga hubungan antarlembaga, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.
Karena itu, Prabowo sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan loyalitas politik atau kedekatan personal. Calon yang dipilih harus memiliki kapasitas, integritas, rekam jejak, dan keberanian menyampaikan pertimbangan kritis kepada presiden ketika kebijakan pemerintah membutuhkan evaluasi.
Proses penggantian tidak ditentukan melalui pemilihan langsung
Penggantian Gibran juga memiliki mekanisme konstitusional yang harus dihormati. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan presiden.
Artinya, masyarakat tidak memilih wakil presiden pengganti melalui pemungutan suara langsung. Presiden Prabowo mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya melalui sidang paripurna. Ketentuan teknisnya juga diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
MPR telah menyatakan akan menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dan meminta presiden mengajukan dua nama calon. Dengan demikian, daftar delapan tokoh yang beredar saat ini masih merupakan wacana politik, bukan daftar calon resmi yang telah diajukan kepada MPR.
Tim Redaksi