CILEGON – Pembahasan oleh DPRD Cilegon terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Cilegon tahun 2021 ini dipastikan akan menarik dan mengundang pro kontra hingga perdebatan di elit parlemen.
Menyikapi tegas atas seluruh materi dalam LKPJ tersebut, parlemen bahkan secara tertutup telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai oleh Erick Rebiin (NasDem), Faturohmi (Gerindra) sebagai Wakil Ketua dan Subhi (Golkar) sebagai Sekretaris Pansus.
“Informasinya ke saya sepertinya memang ada lobi-lobi di tataran fraksi bagaimana (tersusun komposisi Pansus). Mungkin juga ini kan ada perintah dari DPW NasDem supaya memegang ketua pansus, karena kan (kebiasaan) Walikota sekarang selalu menyalahkan Walikota sebelumnya. Bisa saja arahnya ke situ, kan dulu Walikotanya dari NasDem (Edi Ariadi),” ungkap Isro Mi’raj, Ketua DPRD Cilegon, Senin (4/4/2022).
Isro Mi’raj bahkan mengulang pernyataannya tersebut dengan mempertimbangkan dugaan adanya instruksi DPW NasDem yang sebelumnya merasa selalu dikambinghitamkan atas kebijakan dan persoalan di internal pemerintahan daerah.
“Kan bisa saja Ketua DPW NasDem (Edi Ariadi) memerintahkan untuk memegang pansus. Bagaimana gantian mengevaluasi (LKPJ) ini dan ada rekomendasi-rekomendasi, dan ada tujuan seperti itu. Kami juga kan tidak tahu, karena ada lobi-lobi tadi. Yang pasti LKPJ tahun 2021 ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintahan sekarang,” katanya.
Untuk diketahui, parlemen bahkan sudah berkonsultasi dengan beberapa akademisi sebelum menyoal sejumlah materi yang terlampir dalam LKPJ hingga menyiapkan komposisi Pansus yang berasal dari tiga partai yang semula menginisiasi interpelasi terhadap Walikota Cilegon, Helldy Agustian belum lama ini.
“Ini kan soal struktural saja, karena kalau secara kinerja kita kan kerja bersama, bagaimana kita mengevaluasi LKPJ yang kita bahas ke depan,” ucap Erick Rebiin.
Menurut Erick, pembahasan LKPJ itu nantinya tak jauh dari seputar capaian kerja pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang dipandang masih jauh dari harapan dan pemenuhan janji-janji kampanye.
“Pada prinsipnya kita kerja sesuai tupoksi, tidak ada unsur negatif yang mengarah ke sana (revans menyalahkan melalui evaluasi LKPJ-red),” katanya.
(dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
