LEBAK – Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Primordial Menggugat (APM) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lebak, Senin (16/3/2026). Mereka menyoroti satu tahun kepemimpinan Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai kebijakan pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

Koordinator lapangan aksi Repi mengatakan pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran untuk sejumlah fasilitas pejabat.

Ia mencontohkan pengadaan mobil dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua PKK, rehabilitasi rumah dinas bupati senilai Rp2,1 miliar, pengadaan pakaian dinas kepala daerah Rp320 juta, hingga anggaran makan dan minum kepala daerah sekitar Rp48 juta per bulan untuk bupati dan Rp43 juta per bulan untuk wakil bupati.

“Fasilitas negara terus tersedia, sementara banyak persoalan masyarakat belum terselesaikan,” kata Repi.

APM juga menyoroti kenaikan angka stunting di Kabupaten Lebak. Repi menyebut jumlah kasus meningkat dari sekitar 4.300 menjadi 6.300 dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, peningkatan tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas program yang dijalankan pemerintah daerah.

Mahasiswa juga menyinggung rehabilitasi rumah dinas bupati. Repi menilai anggaran Rp2,1 miliar seharusnya dapat digunakan untuk membantu warga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

Ia menyebut jumlah RTLH di Kabupaten Lebak kini mencapai sekitar 88 ribu unit.

“Pembangunan seharusnya dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari besar kecilnya anggaran,” ujarnya.

Aksi berlangsung dengan penyampaian tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.

Penulis : Sandi Sudrajat
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd