PANDEGLANG – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syekh Manshur Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa sebagai refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi.
Aksi unjuk rasa yang digelar di Pendopo Bupati Pandeglang serta Bundaran Tugu Jam Alun-alun tersebut menyoroti masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang. Dalam satu tahun kepemimpinan Dewi–Iing, mahasiswa menilai pemerintah daerah belum mampu mengatasi persoalan-persoalan mendasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Berdasarkan data yang disampaikan massa aksi, angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang saat ini tercatat mencapai 42.415 jiwa. Selain itu, program wajib belajar yang seharusnya dilaksanakan secara inklusif dan disertai pembiayaan penuh bagi keluarga prasejahtera dinilai belum sepenuhnya tersentuh oleh kebijakan pemerintah daerah.
Mahasiswa juga mendesak agar pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih berpihak kepada wilayah terpencil dan rentan. Selain itu, mereka mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Putus Sekolah berbasis desa atau kelurahan, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pendidikan.
Koordinator lapangan aksi, Dandi Ramadan, menyampaikan bahwa tingginya angka putus sekolah di Pandeglang membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Data terbaru menunjukkan angka anak putus sekolah mencapai 42.415 jiwa. Ini menjadi sinyal kuat perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Dandi, Jumat (27/2/2026).
Selain persoalan pendidikan, Dandi juga menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 8,51 persen atau sekitar 105,35 ribu jiwa, yang dinilai berdampak langsung terhadap akses pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.
“Permasalahan lain yang turut memperburuk situasi adalah ketimpangan infrastruktur. Sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi keterbatasan akses serta sarana dan prasarana pendidikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dandi menegaskan bahwa kondisi tersebut memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat guna menghadirkan solusi yang konkret dan berkelanjutan.
“Upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan program bantuan pendidikan serta pencegahan putus sekolah, agar generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
Penulis: Memed
Editor: Usman Temposo