Sesalkan Kinerja Tim Pansel, DPRD Cilegon : Masak Makan Gaji Buta

CILEGON – Kinerja Panitia Seleksi Terbuka (Open Bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkot Cilegon yang tengah melelangkan 9 (sembilan) jabatan eselon IIb menuai tanda tanya DPRD Cilegon.

Pasalnya, sejak resmi membuka pendaftaran pada 27 Juni silam, hingga saat ini belum ada kabar dan tindak lanjut dari kinerja Tim Panitia Seleksi (Pansel). Belakangan bahkan diketahui Tim Pansel sudah tidak bekerja sesuai dengan jadwal dan tahapan seleksi yang telah mereka susun sendiri sebelumnya.

“Kalau info tahapan dari Tim Pansel itu sebetulnya selesai di bulan Juli. Tapi kan semenjak tahapan asesmen di Jogja (pertengahan Juli) itu kan mandek nih, sampai akhir Agustus ini belum ada juga wawancara. Kenapa tidak ada kelanjutan ?. Jangan sampai ini malah menimbulkan banyak penafsiran, baik itu dari DPRD maupun dari peserta open bidding-nya sendiri,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Cilegon, Aam Amarulloh pada Kamis (31/8/2023).

Menurut Aam, tanpa disadari kinerja Tim Pansel tersebut sesungguhnya telah menjadi cerminan dan bukti komitmen kepala daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima hingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Jadi kembali lagi kepada political will Kepala Daerah, karena yang memberikan SK Pansel itu kan Walikota. Makanya saya minta ke Walikota seharusnya Pansel itu ditegur, ditanya, bila perlu dievaluasi. Kan mereka juga digaji, masak makan gaji buta sebulan. Ini yang sangat saya sayangkan dan sesalkan. Karena kekosongan jabatan ini kan sudah lama, sementara Plt (Pelaksana Tugas Kepala Dinas-red) tidak mau melaksanakan program kerja yang sudah diagendakan antara pemerintah dan DPRD, akhirnya masyarakat yang dirugikan,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Kondisi ini diketahui telah menjadi tanda tanya dan buah bibir di internal pemerintahan, terutama pada kalangan peserta open bidding itu sendiri. “Cuma kan apa daya kita untuk bertanya. Yang ada cuma desas desus dan spekulasi di antara peserta. Sebulan lalu saja infonya mau ada (jadwal) interview, ternyata hoaks. Jadi capek lah, ngga tahu kelanjutannya seperti apa,” keluh salah seorang ASN peserta open bidding.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BantenNews.co.id, untuk melelangkan 9 (sembilan) JPT Pratama tersebut, Pemkot Cilegon telah menggelontorkan anggaran sekira Rp686 juta dari APBD Cilegon 2023. Pejabat terpilih, antara lain akan mengisi jabatan sebagai pucuk pimpinan pada Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.

Terpisah, Ketua Tim Pansel Open Bidding JPT Pratama Pemkot Cilegon, Maman Mauludin yang dikonfirmasi tak mengungkap kendala yang dihadapi. Sekretaris Daerah Kota Cilegon ini bahkan mengklaim bila kerja Tim Pansel sudah sesuai dengan jadwal dan tahapan seleksi. “Ga ada kendala. Semua sesuai jadwal,” kilahnya singkat melalui pesan WhatsApp.

(dev/red)