Beranda Kesehatan Serukan Tolak Rapid Test oleh FSPP, MUI Kota Serang: Pesantren Harus Jadi...

Serukan Tolak Rapid Test oleh FSPP, MUI Kota Serang: Pesantren Harus Jadi Penyaring Hoaks

719
0
Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menolak rapid test dan Revisi UU Haluan Ideologi Pancasila. (Ist)

 

SERANG – Sejumlah tokoh agama di Kota Serang yang mengatasnamakan diri
Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menolak rapid test Covid-19. Hal itu tersebar di media sosial dalam bentuk video berdurasi 34 detik.

“Menolak rapid test para kiyai dan para santri se Kota Serang. Kedua menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila,” kata salah satu perwakilan FSPP dalam video pendek yang dibuat Senin (15/6/2020).

Terhadap sikap penolakan tersebut, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang Amas Tadjuddin menilai tokoh agama punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan umat, khususnya para santri.

“Sejalan dengan hal tersebut tentu pesantren dan tokoh tokohnya dapat bersama sama pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya melakukan upaya cegah bersama penyebaran Covid 19, membantu sosialisasi penerapan protokol kesehatan ditengah pandemi, menanamkan rasa cinta tanah air, sehingga membuat situasi damai, kondusif, mengayomi, dan terpenting netral dari kepentingan politik praktis,” kata Amas, Selasa (16/6/2020).

Amas menandaskan bahwa pesantren merupakan benteng kebenaran, penyaring informasi hoks dan fitnah serta sesuatu yang bertentangan dengan kaidah dan norma hukum. “Isu hari ini soal kebijakan Menteri Agama tentang penghentian ibadah haji tahun 2020 sudah benar dan rasional, tetapi masih ada yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan intervensi PKI gaya baru, agar umat Islam Indonesia tidak berhaji, sungguh ini tidak benar.”

Demikian juga soal rapid test Covid 19 dicurigai sebagai intervensi PKI China sehingga perlu ditolak. “Ini juga tidak benar.”

Bahwa kebangkitan PKI dalam berbagai bentuknya, lanjut Amas, harus dicegah karena bagian dari komitmen nasional siapapun orang aliran dan agamanya.

“Menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh sesuatu yang tidak jelas sering kali menggunakan narasi keagamaan yang berujung kepentingan politik perebutan kekuasaan belaka,” jelasnya. (You/Red)