Sering Bolos Paripurna, Ketua DPRD Cilegon Minta ‘Pecat’ Pejabat Pemalas

CILEGON – Ketua DPRD Kota Cilegon, Fakih Usman Umar tampak kesal saat memimpin rapat paripurna Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Raperda APBD Perubahan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018, Kamis (30/8/2018).

Kekesalan Fakih disebabkan karena banyaknya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon banyak bolos dan tak mengikuti rapat.

Fakih meminta kepada Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi agar mengevaluasi kepala OPD dan pejabat yang malas mengikuti Rapat Paripurna. Bahkan dia merekomendasikan agar mencopot pejabat dari jabatan yang diembannya karena sering membolos dengan pegawai yang rajin mengikuti Paripurna.

“Mohon perhatian ini Pak Plt Walikota, kalau (kepala OPD yang sekarang-red) tidak siap, cari pengganti yang siap,” tandas Fakih seraya mendapatkan tepuk tangan dari Anggota DPRD Kota Cilegon yang hadir.

Dikatakan Fakih, seharusnya Kepala OPD dan pejabat di Pemkot Cilegon rajin dalam mengikuti agenda penting seperti rapat paripurna. Bahkan Fakih mengaku banyak menerima laporan setiap pejabat yang tak mengikuti paripurna tak ada kejelasan.

“Jangan sampai legislatif menyetujui anggaran, sementara eksekutif yang melaksanakan tak ada setiap rapat aripurna. Saya minta ini diperhatikan. Apalagi ini menyangkut APBD Perubahan Kota Cilegon,” tandasnya.

Dia menegaskan bahwa DPRD mempunyai komitmen dalam membahas APBD Kota Cilegon. Sebab hal ini demi kemaslahatan masyarakat.

“Saya juga minta kepada anggota dewan yang tak ikut rapat paripurna agar dievaluasi oleh ketua fraksi masing-masing,” katanya.

Sementara itu Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi justru membela anak buahnya yang tak mengikuti agenda rapat paripurna. Edi menyatakan tak hadirnya pejabat dan kepala OPD adalah hal biasa.

“Itu mah biasa, tadi kan agendanya pagi, terus mundur, ya kita tidak salah lah, mungkin mereka sudah siapnya pagi, mungkin ada agenda siang, ya jadinya begini. Sebetulnya juga kan OPD ada, tapi duduknya terpisah,” ucapnya.

Dikatakan Edi, meski kepala dinas tak hadir dalam rapat paripurna biasanya ada pejabat yang mewakili. “Yang penting ada perwakilan lah,” ucapnya. (Man/Red)