SERANG – Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Petani Indonesia (DPW-SPI) Banten menyoroti progran penanggulangan Covid-19 bagi petani Banten berjalan sangat lamban. SPI juga menilai, penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi petani belum menyeluruh dan tidak menyentuh subyek yang tepat.
Sekretaris DPW-SPI Banten, Misrudin menilai, ada ketidakselarasan program nasional dengan Banten.
“Petani baru disalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako, itu pun jumlahnya sangat terbatas, sementara yang dibutuhkan petani adalah pemenuhan prasarana dan sarana produksi terutama tanah, kestabilan harga serta pemerintah menjamin serapan hasil panen,” ujar Misrudin, Senin (6/7/2020).
Misrudin menjelaskan, dampak pandemi bagi petani Banten yang paling nyata saat ini adalah penurunan harga hasil panen.
“Misalnya saja pada awal tahun harga gabah per kg (kilogram) anggota SPI di Banten berkisar Rp5.000 sampai Rp6.000. Sedangkan sekarang harga gabah di Cibaliung dihargai kurang dari Rp3.000 per kg. Angka ini terang lebih rendah dari Permendag 24/2020 untuk Gabah Kering Panen sebesar Rp4.200 per kg,” jelasnya.
Dikatakan Misrudin, sektor pertanian menjadi salah satu sektor perkonomian yang masih bertahan di tengah pandemi. Meski begitu, setelah satu catur wulan terlewati, dampak pandemi kini mulai dirasakan oleh para petani dan rakyat yang bekerja di perdesaan.
Ia menilai, petani yang sudah memasuki musim tanam kini diterpa kegaduhan isu ketidakstabilan harga hasil panen, distribusi yang terhambat, dan stimulus dari pemerintah yang berjalan lamban.
“Karena itu petani juga sudah mulai terdampak Covid-19, sehingga Jaring Pengaman Sosial atau stimulus dari pemerintah seharusnya juga dirasakan oleh petani,” ujarnya. (Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
