Beranda Opini Serejang Asumsi Kurikulum Merdeka

Serejang Asumsi Kurikulum Merdeka

Anak-anak menyebrangi sungai memakai rakit bambu untuk menuju ke sekolah. (Ist)

Oleh Yudi Damanhuri I Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sebagai praktisi pendidik yang informatif akan warta atas isu yang sedang marak, kita diwajibkan mengaktualisasi diri terhadap kesemarakan pandangan dan laku sosial yang konsumtif dan cepat bergeser mengalami kebaharuan. Hal tersebut bisa kita lihat pada tren yang hanya sekelebat mengisi televisi atau media sosial dan digantikan dengan tren baru yang lain.

Senada dengan apa yang terdadar di atas, dunia pendidikan mengalami pembaharuan kurikulum, menjadi Kurikulum Merdeka. Karakteristik yang dimiliki Kurikulum Merdeka yaitu Materi yang Esensial, Lebih Fkeksibel, dan tersedia perangkat ajar yang cukup banyak.

Di sisi lain, ada pula kekurangan yang dimilki Kurikulum Merdeka menurut NaikPangkat.com: Setidaknya ada tiga kelemahan atau kekurangan Kurikulum Merdeka, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum Merdeka Belajar dinilai kurang matang dalam persiapannya
Mengingat Kurikulum Merdeka ini masih seumur jagung usai diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan lalu. Tentunya Kurikulum Merdeka ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar efektif dan tepat dalam penerapannya.

2. Sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik
Pada bagian prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Kurikulum Merdeka belum membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia
Sehingga bisa disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka belum menuju kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik.

3. Kurangnya SDM dan sistem belum terstruktur Karena Kurikulum Merdeka ini masih baru, pastinya pihak Pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memerlukan persiapan yang matang.
Hal ini bertujuan agar mempunyai sistem yang terstruktur dan sistematis.

Selain itu juga perlu mempersiapkan SDM (guru/pengajar) sebagai pelaksana kurikulum tersebut.
Demikian kekurangan Kurikulum Merdeka jika diterapkan di satuan pendidikan. Penerapan kurikulum baiknya melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan agar keberhasilan sekolah bisa diraih dengan maksimal.

Agar selaras dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dan senantiasa terus dikembangakan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karaktersistik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa yang akan datang. Apalagi di masa ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terus berkembang dan pembelajaran akan menjemukan tanpa adanya wujud perubahan yang dilakukan pendidik agar peserta didik tidak gagap mengahadapi zaman yang baru.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, ganti Menteri ganti kebijakan, dan hal tersebut bahkan menjadi latah di lidah praktisi pendidikan seantereo Indonesia untuk tak membantah bahwa setiap orang memiliki ‘kepentingan’ tertentu untuk menjalankan tugas kenegaraan.

Indonesia sendiri telah banyak mengalami perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan MANIPOL-USDEK (Muhammedi, 2016:49)

Lain dulu lain sekarang, begitulah pepatah mengatakan, bahkan Rasulullah saw bersabda: “Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian”.
Begitulah kiranya, pengetahuan kian diperbaharui agar sistem yang terimplementasi dalam kurikulum tidak mengalami stagnasi kemandekan.

Dalam pada itu, pendidik diwajibkan cepat tanggap atas perubahan zaman yang masif dengan gemerlap teknologi dan senantiasa membuka diri, menyesuaikan, mengaktualisasikan diri terhadap kesadaran kolektif akan pentingnya pembaharuan ilmu pengetahuan.

Dengan terbukanya akses dunia pendidikan yang mudah dibaca dimana pun, seorang pendidik seharusnya dapat berbaur dan mudah mengerti dengan program-program pemerintahan yang telah terafiliasi dengan beragam tutor guru atau Guru Penggerak Kemendikbud. Walau faktanya, masih banyak ditemukan pendidik di daerah pedalaman, karena kekurangan akses, belum menelan kabar yang tersiar sehingga persepsi belum merata antara pusat dan daerah. []