SERANG – Sejumlah guru dan kepala sekolah dari puluhan SMP swasta di Kota Serang unjuk rasa di depan kantor Walikota, Selasa (15/7/2025). Mereka menuding Walikota Serang Budi Rustandi, telah mengingkari janji politiknya dan membuat sekolah swasta terancam tutup.

Mereka menyoroti kebijakan Walikota terkait penambahan kuota siswa di setiap rombongan belajar (rombel) SMP negeri.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang, Deni Gumelar, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk “pembunuhan pelan-pelan” terhadap sekolah swasta.

“Sekolah yang layak itu maksimal 32 siswa (per rombel). Kalau dibiarkan, bisa-bisa 40 sekolah swasta tutup,” ujar Deni lantang.

Menurut data FOKKS, saat ini terdapat 2.415 kursi kosong dari total kapasitas 3.773 siswa di 53 SMP swasta.

Deni juga menyentil janji Walikota sebelum terpilih, yang katanya akan berpihak pada sekolah swasta.

“Faktanya? Janji tinggal janji. Yang kami terima justru pelanggaran dan kebijakan sepihak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Tb Suherman, membantah tuduhan penambahan rombel. Ia mengklaim bahwa yang dilakukan hanyalah penyesuaian jumlah siswa dalam satu kelas dari 36 menjadi 38 atau 40 siswa, dan itu hanya di tujuh SMP negeri dengan peminat terbanyak.

“Banyak warga yang bilang, kalau anaknya tidak masuk negeri, mereka tidak mampu bayar swasta. Ini demi anak-anak agar tetap bisa sekolah,” jelas Suherman.

Suherman menyebutkan, penyesuaian tersebut dilakukan pada 7 SMP negeri. Yakni SMPN 1 Kota Serang, SMPN 2, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 10, dan SMPN 12 Kota Serang. Ia mengklaim, penambahan kuota dilakukan karena peminat sangat tinggi dan mayoritas berasal dari warga Kota Serang yang kesulitan masuk sekolah.

Suherman menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai bentuk respons terhadap banyaknya warga yang enggan menyekolahkan anaknya ke swasta karena keterbatasan biaya.

“Ada wali murid yang bilang, daripada ke swasta mending tidak sekolah. Walikota mendengar itu, dan akhirnya memutuskan untuk menambah kuota di sekolah negeri agar anak-anak tetap bisa bersekolah,” ujarnya.

Meski begitu, kata Suherman, kebijakan ini bersifat terbatas. Tidak semua SMP negeri mendapatkan penambahan kuota, hanya tujuh sekolah dengan tingkat peminat tertinggi. Sementara itu, penambahan rombel tetap tidak dimungkinkan karena tidak disetujui oleh pemerintah pusat.

Untuk jangka panjang, kata Suherman, Pemkot Serang menganggarkan pembangunan ruang kelas baru (RKB) pada 2026. Sebab dari 12 ribu lulusan SD, hanya sekitar 6 ribu yang tertampung di SMP negeri. Dengan penambahan RKB sebanyak 75 unit, ditargetkan daya tampung bisa naik menjadi 8 ribu siswa.

“Kami berharap sekolah swasta juga berbenah. Tunjukkan kualitas, agar orang tua yakin menyekolahkan anaknya ke sana,” tandasnya.

Tim Redaksi