SERANG – Program Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Banten diproyeksikan bertambah pada 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini tengah memetakan kesiapan kabupaten dan kota, meski hingga kini baru Kabupaten Serang yang secara resmi menyatakan kesiapan lahan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, mengatakan penambahan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan. Pemprov Banten telah menyurati seluruh kabupaten dan kota melalui surat Gubernur agar masing-masing daerah menyiapkan minimal satu lokasi Sekolah Rakyat.

“Ada penambahan Sekolah Rakyat, pasti. Kami sudah menyurati kabupaten dan kota untuk minimal menyiapkan lahannya terlebih dahulu. Minimal satu kabupaten atau kota satu Sekolah Rakyat,” kata Lukman, Selasa (30/12/2025).

Menurut Lukman, hingga saat ini baru Kabupaten Serang yang menyatakan kesiapan lahan dengan luas sekitar 7 hektare. Lahan tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Serang.

“Namun karena Sekolah Rakyat ini merupakan sekolah terintegrasi dari SD, SMP, SMA hingga SMK, Pak Gubernur menginginkan idealnya tersedia lahan sekitar 30 hektare agar seluruh jenjang pendidikan berada dalam satu kawasan,” ujarnya.

Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak ditargetkan rampung pada 2026. Untuk Pandeglang, pelaksanaan pendidikan sementara masih dilakukan dengan sistem penitipan peserta didik di Kota Tangerang Selatan hingga bangunan sekolah di daerah tersebut siap digunakan.

“Pandeglang dibangun tahun ini, Lebak juga tahun ini. Untuk Pandeglang, anak-anaknya masih dititipkan dulu di Tangsel,” kata Lukman.

Saat ini, Sekolah Rakyat baru tersedia di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun sejumlah daerah yang belum memiliki Sekolah Rakyat antara lain Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang.

Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo